LOBAR TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN DI AREA PUBLIK SAAT NEW NORMAL - Jarrak POS
Connect with us

Berita

LOBAR TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN DI AREA PUBLIK SAAT NEW NORMAL

Published

on

LOMBOK BARAT, JARRAKPOSNUSRA.COM, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar Rapat Evaluasi Gugus Tugas dan Sosialisasi Pemberlakuan Transisi New Normal, yang dipimpin langsung oleh Bupati Lobar H.Fauzan Khalid di Ruang Jayangrane, Senin (15/06).

Dalam rapat tersebut, Bupati menyampaikan
istilah transisi new normal karena di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak ada satupun Kabupaten/Kota yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Itulah sebabnya kita kreasikan, kemudian tidak menyebutnya dengan new normal. Tetapi kita istilahkan dengan transisi new normal supaya beda saja,” katanya.

Menurut Bupati, menuju transisi new normal tetap akan menerapkan protokol kesehatan di areal publik untuk pakai masker, menyediakan tempat cuci tangan di air yang mengalir, menyediakan hand sanitizer, dan menjaga jarak.

“Kita semua tahu yang menjadi problem kita adalah bagaimana menjamin protokol kesehatan ini bisa secara menyeluruh dilakukan oleh masyarakat,” akunya.

Bupati menambahkan, akan memerintahkan kepada seluruh camat untuk konsentrasi di tiap kecamatan. Untuk memfasilitasi pertemuan dan kemudian ditindaklanjuti dengan mengundang tokoh-tokoh untuk berkoordinasi dengan para Kades untuk menjamin protokol kesehatan itu dilaksanakan oleh masyarakat baik di tempat ibadah, di rumah makan atau mungkin di pertokoan menjamin masyarakat untuk disiplin.

“Nanti kita atur secara berkala untuk turun keliling ke kecamatan sampai ke desa untuk memastikan protokol kesehatan itu bisa berjalan di masyarakat,” jelasnya.

Terakhir Bupati mengusulkan anggota DPRD per-dapil untuk membuat tim pemantauan supaya ada yang membantu dan memastikan protokol kesehatan itu bisa berjalan. Sehingga kebersamaan dalam menangani Covid-19 ini betul-betul nampak.

Sementara itu Sekda Lobar H. Baehaqi mengatakan, sesuai dengan Dasar Hukum Keputusan Menteri Dalam Negeri no 440 – 830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan Normal Baru Produktif dan Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah kemudian Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor Ek/02.011/Menkes/335/2020/ Tgl 20 Mei 2020 tentang protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan (Area Publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha dan Dasar Hukum ketiga yang tertuang dalam Surat Edaran MENPAN dan RB no 58 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru (New Normal).

Selain itu Baehaqi menjelaskan, syarat kebijakan untuk menuju transisi New Normal dirangkum dalam tiga aspek. Pertama, melihat kondisi Epidemilogis yakni kondisi dengan indikator di antaranya, kasus jumlah penderita positif selama setidaknya 14 hari, kemudian jumlah ODP dan PDP selama setidaknya 14 hari, selanjutnya jumlah kematian yang dimakamkan dengan standar protokol kesehatan selama setidaknya 14 hari dan panularan langsung covid-19 pada petugas kesehatan. Dari semua indikator tersebut Lombok Barat memperoleh penilaian total 85. Sehingga berada di zona kuning. Sementara Mendagri memberikan standar zona aman atau hijau yakni dengan nilai di atas 95.

“Kita di Lombok Barat berada pada warna kuning, warna kuning ini pun berada pada posisi angka ambang batas bawah,” katanya.

Menurut dia, dari aspek kasus positif dan kematian mengalami penurunan, jadi kalau dilihat angka keseluruhan dari ini adalah menurun. Kondisi ini dari indikator kemampuan menangani penyebaran Covid-19 di Lombok Barat berada pada kondisi sedang. Sehingga mengacu pada tiga regulasi pertama keputusan menteri Dalam negeri, kedua keputusan menteri kesehatan dan ketiga keputusan Menpan dan RB Lombok Barat berada pada kondisi transisi.

“Dalam kondisi transisi new normal yang menjadi perhatian kita, menerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Standar Protokol Kesehatan dalam segala aktivitas masyarakat. Dan seluruh kegiatan pencegahan nanti akan terintegrasi langsung dengan kecamatan,” terangnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah berharap kepada Dinas Kesehatan nanti bisa menyampaikan argumen-argumen selama satu bulan kedepan, misalnya seperti apa kira-kira gambaran kondisi menuju zona hijau.

“Bagaimana kemudian strategi dan penanganan kita untuk mempertahankan dari zona kuning menuju zona hijau. Hari ini kita bicara transisi new normal, tapi masyarakat kita di bawah sudah merasakan normal,” katanya.

Dia mencontohkan, kemarin di wilayah Senggigi sangat ramai dan masyarakat mulai berwisata tetapi banyak yang tidak menggunakan masker di tempat-tempat keramaian.

“Ini menjadi tantangan kita bersama, bagaimana kita harus turun mensosialisasi kembali kepada masyarakat. Bagaimana kemudian menuju transisi new normal ini harus ada langkah-langkah yang memang perlu diterapkan yang menjadi acuan utama kita,” jelasnya.

PENULIS : SMD

EDITOR : AJ

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Klarifikasi Sidang pra pradilan penetapan tersangka An, Jhon Nedy Charles Sine, yang di ajukan oleh kuasa hukumnya, Samuel Haning, S.H., M.H pada PN Oelamasi

Published

on

By

Kupang, Jarrakposnusra.com | Klarifikasi Sidang pra pradilan penetapan tersangka An, Jhon Nedy Charles Sine, yang di ajukan oleh kuasa hukumnya, Samuel Haning, S.H., M.H pada PN Oelamasi.

Sebagaimana diberitakan oleh media bahwa, Penyilidik Polres Kupang diduga melakukan tindakan kriminalisasi terhadap mantan Kepala Bank NTT Cabang (Kakancab) Oelamasi, JNCS karena upaya penangkapan/jemput paksa yang dilakukan penyidik Polres Kupang melanggar Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 8 tahun 2009 Pasal 27 dan pasal 2. Kemudian pasal 56 KUHAP, Perkapolri dan UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Penetapan status tersangka terhadap mantan Kakancab. Bank NTT Oelamasi, Jhon Nedy Charles Sine (JNCS) oleh penyidik/penyidik pembantu Sat.Reskrim Polres Kupang sudah sesuai prosedur dan  sah menurut hukum serta tidak menyalahi aturan.

Demikian tanggapan/klarifikasi tertulis Kapolres Kupang, AKBP Aldinan RJH Manurung, SH, SIK, Msi melalui Kasubag Humas Polres Kupang, Aipda Randy Hidayat terkait pemberitaan media ini pada  Jumat (3/7/2020) dengan berita berjudul: “Diduga Penyidik Polres Kupang Kriminalisasi Mantan Kakancab Bank NTT Oelamasi.”

Menurut Aldinan RJH Manurung sebagaimana disampaikan melalui Kasubag Aibda Randy Hidayat, sidang pra-pradilan penetapan tersangka atas nama, Jhon Nedy Charles Sine, yang diajukan oleh kuasa hukumnya, Samuel Haning, S.H., M.H pada PN Oelamasi.

Aldinan mengatakan “Setelah menjalani sidang sebanyak 7 kali dan Hakim membacakan Putusan Sidang Perperadilan oleh Hakim dengan amar putusan dalam Eksepsi : “Mengabulkan Eksepsi Termohon” dan dalam Pokok Perkara hakim menyatakan : “Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya”.

Lebih lanjut Kapolres Kupang Aldinan mengatakan bahwa setelah mengikuti jalannya persidangan pra-peradilan sejak awal sampai dengan hakim membacakan putusannya, sidang berjalan dengan lancar.

Dan hakim menyatakan bahwa Penyidikan terhadap Perkara Tindak Pidana Perbankan Berupa Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit KMK-JP Konstruksi Tahun 2017, KMK-KUR Tahun 2018, KMK-RC Proyek Tahun 2018 dan Pemberian Fasilitas Kredit KI-JP Tahun 2018 pada Bank NTT Cabang Oelamasi, dengan tersangka Atas nama JHON NEDY CHARLES SINE.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan ata UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah “Sah Menurut Hukum” dan “Penetapan JHON NEDY CHARLES SINE sebagai TERSANGKA sudah dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Satuan Reskrim Polres Kupang sesuai Prosedur dan Sah Menurut Hukum”.

“Dan Penetapan Jhon Nedy Charles Sine sebagai Tersangka sudah dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Sat. Reskrim Polres Kupang sesuai Prosedur dan Sah Menurut Hukum,” pungkasnya.

Dalam pembacaan Eksepsi atau keberatan
Hakim Menyatakan dalam putusannya Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Selanjutnya dalam Pokok Perkara dan Hakim Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.

Lebih lanjut dimana Penetapan tersangka terhadap JHON NEDY CHARLES SINE telah sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan seperti yang diberitakan di media.

Editor: GR
Sumber: humas polres Kupang

Continue Reading

Berita

Upacara Virtual Serentak dalam Rangka Memperingati Hari Bhayangkara ke 74 Tahun 2020 melalui saluran Video Confrence dari Istana Negara RI di Polres Kupang dan Kegiatan diikuti oleh Forkopimda

Published

on

By

Kupang, Jarrakposnusra.com | Peringatan HUT Bhayangkara Ke-74 yang jatuh pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2020 pukul 09.15 wita bertempat di Depan Ruang Vidcon Mapolres Kupang berlangsung.

Tradisi Polri Upacara Virtual Serentak dalam Rangka Memperingati Hari Bhayangkara ke 74 Tahun 2020 melalui saluran Video Confrence dari Istana Negara RI. Yang di ikuti oleh Seluruh Polda dan Polres Jajaran Dengan Thema Kamtibmas Kondusif Masyarakat semakin Produktif

“Rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhayangkara akan dilaksanakan secara sederhana. Konsepnya menyesuaikan kondisi saat ini, yaitu pada masa transisi menuju new normal dengan tetap menaati protokol kesehatan,” kata Kapolres Kupang AKBP Aldinan R.J.H Manurung, S.H., S.I.K, Rabu 1 Juli 2020.

Dimana turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Kupang AKBP Aldinan R.J.H Manurung, S.H., S.I.K., M.Si, Bupati Kupang Drs. Korinus Masneno, Ketua DPRD Kab. Kupang Daniel Taimenas, Dandim 1604 Kupang Letkol Inf. Jimmi Rihi Tugu, Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Decky A.S.Nitbani, SH, MH., Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi Sherley Manutede, Danlanudal Letkol Jonhar Harahap, Danradar Buraen Mayor Lek. Willdan Hendrajad Mustika Rama, Tr.Opsla, Wakapolres Kupang Kompol Djemi Gaelomi, serta Para Kabag, Kasat dan Perwira Polres Kupang.

Adapun Susunan acara sebagai berikut, pdada pukul 09.15 Wita Panji – Panji Kepolisian Indonesia Tribrata memasuki tempat Upacara, pukul 09.30 wita Presiden RI Drs. H. Joko Widodo memasuki tempat Upacara, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, Pengucapan Tribrata, Tanda Kehormatan, Pembacaan Keputusan Republik Indonesia, Amanat Presiden RI, Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesai Raya, Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat Upacara, Laporan Kapolri kepada Presiden Republik Indonesia, Presiden RI didampingi, Kapolri menyapa seluruh peserta Upacara.

Perlu diketahui untuk menyambut HUT Bhayangkara, sejak awal Juni 2020, Polres Kupang bersama jajaran telah melaksanakan sejumlah bakti sosial, di antaranya donor darah, pembagian paket sembako kepada warga, serta membersihkan kampung dan tempat ibadah.

Dengan mengusung tema “Kamtibmas Kondusif, Masyarakat Makin Produktif”, peringatan HUT Bhayangkara pada tahun ini terdiri atas bakti sosial selama Juni, pemuliaan nilai-nilai Tribrata.

Ia menjelaskan bahwa puncak peringatan Hari Bhayangkara pada hari Rabu (1/7) pukul 08.30 WIB di Istana Negara dengan inspektur upacara Presiden RI Joko Widodo.

“Upacara peringatan Hari Bhayangkara dilaksanakan secara virtual yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi, live streaming Selanjutnya Apada pukul 10.05 wita dilanjutkan dengan tasyakuran dan di lanjutkan dengan ramah tamah, tutur Kapolres.

Editor: GR / L89

Continue Reading

Berita

“Persoalan Kontrak PT Batara Guru Group” pada Proyek Jalan di Sumbawa Ketemu Benang Merahnya.

Published

on

By

Mataram-Jarrakposnusra.com.
Jum’at ( 19/6 ). Persoalan kontrak kerja PT Batara Guru Group dengan kantor Satker Balai pelaksana Jalan Nasional wilayah IX Mataram Kementerian PUPR pada proyek pembangunan jalan nasional dipulau Sumbawa, ketemu benang merahnya setelah pihak satker Balai Pelaksana Jalan Nasional wilayah IX Mataram mengundang beberapa instansi terkait diantaranya Dirkrimsus POLDA NTB, Asdatun KEJATI NTB, Reskrim Polres Sumbawa dan BP2JK NTB Pada hari kamis tanggal 18 juni 2020 yang lalu dikantor Satker Balai Jalan Nasional wilayah IX Mataram.

Pertemuan tersebut diadakan guna meminta pendapat Hukum terhadap permasalahan tersebut, menurut keterangan bapak Nusakti Wedha, ST., MT selaku Kepala Balai Jalan Nasional wilayah IX Mataram yang diwawancarai via telepon oleh JARRAK POS  mengatakan dalam pertemuan tersebut setelah menerima saran dan masukan dari POLDA NTB, KEJATI NTB, POLRES SUMBAWA dan BP2JK NTB.

Satker Balai Jalan Nasional wilayah IX Mataram akan mengambil keputusan melanjutkan atau tidak rencana penandatanganan kontrak kerja dengan kontraktor pemenang tender proyek peningkatan Jalan Nasional dipulau Sumbawa setelah menunggu hasil audit BP2JK NTB oleh Inspektorat NTB mengenai hasil
Keputusan dalam tender proyek yg dimenangkan oleh kontraktor PT Batara Guru Group tersebut, selain itu juga pihak Satker Balai Jalan juga akan bersurat kepada POLRES Sumbawa untuk memohon perlindungan keamanan untuk para staf dan pejabat satker Balai Jalan Nasional wilayah IX Mataram yg bertugas diwilayah lokasi proyek tersebut dari ancaman/gangguan oleh pihak pihak yang merasa dirugikan terhadap sikap dan keputusan kami (katanya).

Disampaikan lebih lanjut setelah JARRAK POS mengkonfirmasi via telepon dengan bapak AKBP GL. Mahardika yaitu salah satu pejabat Dirkrimsus POLDA NTB yang juga hadir pada waktu pertemuan itu, membenarkan bahwa POLDA NTB telah mendapat undangan perihal tersebut dari Satker Balai Jalan Nasional wilayah IX yang tujuannya untuk dimintai opini Hukum terhadap persoalan kontrak PT Batara Guru Group pada proyek peningkatan jalan Nasional dipulau Sumbawa bersama dengan KEJATI NTB dan POLRES Sumbawa.

Sumber :
Nusakti wedha, ST, MT, Kabalai Bina Marga Wil. IX Mataram

Editor. : EH
Pewarta: I Putu Edo Xandria

Continue Reading

Trending