DISPAR LOMBOK BARAT GELAR FGD PROTOKOL KESEHATAN TRANSISI NEW NORMAL - Jarrak POS
Connect with us

Berita

DISPAR LOMBOK BARAT GELAR FGD PROTOKOL KESEHATAN TRANSISI NEW NORMAL

Published

on

LOMBOK BARAT, JARRAKPOSNUSRA.COM, Menindaklanjuti dua pertemuan virtual sebelumnya terkait dengan rencana pembukaan pariwisata pada masa transisi menuju New Normal atau Kenormalan Baru, Dinas Pariwisata Kab. Lombok Barat menyelenggarakan forum group discussion (FGD). FGD untuk mematangkan protokol kesehatan Covid-19 khususnya di bidang pariwisata ini dilaksanakan di Aula Utama Kantor Bupati di Giri Menang, Gerung, Senin (15/6).

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, yang didaulat membuka FGD mengatakan, saat ini kita sedang menuju ke era Kenormalan Baru atau berada pada masa transisi. Untuk itu, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menegaskan bahwa ada perubahan ungkapan dari yang sebelumnya sering didengungkan yaitu dari larangan berkumpul ke diperbolehkannya berkumpul namun dengan catatan.

“Dulu kita melarang orang kumpul, tapi sekarang boleh kumpul dengan catatan yaitu kita ingin mengatur dan memastikan orang kumpul itu menjalani protokol kesehatan Covid-19,” ujar bupati. Protokol kesehatan yang dimaksud bupati yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjaga etika batuk dan bersin-bersin, dan sebagainya.
Dalam kesempatan itu, bupati berpesan agar memiliki komitmen dan konsisten dalam melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. Untuk menjaga komitmen tersebut bupati menyerahkan pada peserta FGD apakah perlu menggunakan sanksi atau tidak.

“Dan untuk menjamin konsistensi ini saya kira nanti silakan diskusikan, apakah perlu ada sanksi, sanksinya ke siapa, ke individu orang yang berwisata atau pemilik (pelaku wisata, red),” ujar Fauzan. Dalam hal ini, bupati meminta agar ada kerjasama antara TNI-Polri, unsur organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk para kepala desa.

“Setelah SOP ini jadi kemudian dibutuhkan koordinasi yang dimotori oleh para camat, dengan mengundang kepala desa,” tegas Fauzan.
Bahkan, untuk lebih memaksimalkan tercapainya tujuan pembukaan pariwisata di era transisi New Normal, bupati meminta adanya supervisor baik dari Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, maupun Ikatan Dokter Indonesia, atau gabungan dari ketiganya.

“Untuk menjamin konsistensi perlu juga supervisor misalnya Dikes atau IDI, atau kolaborasi ketiganya, Tripartit, mereka juga harus siap menerima konsultasi pelaku wisata,” jelas Fauzan.
Bupati Fauzan juga berharap agar puskesmas-puskemas yang ada di Lombok Barat harus siap untuk membantu.

“Kalau kita lihat letak-letak Puskesmas kita di Kabupaten Lombok Barat alhamdulillah tidak terlalu jauh dengan lokasi-lokasi pariwisata, misalnya untuk Senggigi satu jalur dengan Meninting, kemudian Narmada ada dua bahkan rumah sakit juga ada, begitu juga dengan Sekotong dan tempat-tempat lain,” ujarnya.
Fasilitas-fasilitas kesehatan pemerintah ini, sebut Fauzan, harus siap mem-backup tempat pariwisata dalam kaitannya dengan kebijakan untuk menerapkan transisi kehidupan baru.

“Ini juga saya kira akan menjadi bahasan di dalam standar operasional yang akan kita bahas pada hari ini, kemudian selebihnya nanti saya sangat berharap akan banyak masukan, mungkin dari Dinas Kesehatan dan juga pelaku wisata dan nanti masukannya itu akan disaring oleh para petugas kesehatan kita mana yang harus ada, mana yang wajib ada sehingga betul-betul bisa menjamin kesehatan dan keselamatan para pelaku wisata kita,” tegas bupati.
Disebutkan bupati, posisi di Lombok Barat per hari ini (15/6), ada 186 orang yang positif, 121 orang sembuh, dan 9 orang meninggal dunia.

“Ini harus bisa kita kendalikan sehingga angkanya tidak menyentuh angka psikologis dan membahayakan kesehatan masyarakat kita, membahayakan ekonomi masyarakat kita dan juga membahayakan perkembangan kepariwisataan di daerah kita,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Barat, H. Saepul Akhkam mengatakan, FGD yang merupakan public hearing tersebut disusun berdasarkan jenis usaha. Mereka dengan usaha yang sama didudukkan di satu meja untuk berdiskusi.

“Kami tidak ingin mendraf protokol kesehatan untuk memberatkan dan meringankan atau melonggarkan sehingga skema transisi menuju New Normal tidak tercapai. Kami tidak menginginkan ketika tempat wisata dibuka dengan seluruh fasilitas pendukungnya, kita malah berkontribusi menjadi lokus transmisi lokal (Covid-19), untuk itu kita ingin menghadirkan protokol sesuai jenis usaha,” ujar Akhkam saat memberikan laporan kegiatan.
Untuk itu, Akhkam meminta Dinas Kesehatan agar membantu mengkatalisasi dan memfasilitasi seluruh pelaku usaha untuk menelaah draf protokol, dan ketika sudah ada kesepakatan di internal grup, bupati bisa menetapkan menjadi surat keputusan yang akan mengikat semua.

“Tidak hanya dispar yang melakukan pembinaan ke bawah, tapi juga para pelaku yang utama. Karena bagaimana cara mendisiplinkan warga jika kita tidak memulai dari diri sendiri, tidak akan tercapai yang diharapkan,” ujarnya.
Akhkam berharap, kegiatan yang dilakukan bisa menjadi langkah awal bersama untuk segera bangkit dari keterpurukan.

“Para pelaku inilah nanti akan menjadi garda terdepan dalam membangkitkan pariwisata Lombok Barat, terdepan dalam menggeliatkan Kenormalan Baru dalam pariwisata. Kami berkeyakinan saat ini adalah peluang baru setelah fase stay at home,” tegasnya.
Akhkam mengajak agar pelaku wisata mendengungkan skema “mari gembira berwisata dengan Protokol Covid-19”.

“Saya berkeyakinan dengan kesepakatan yang kita bangun ini, kita akan bertanggung jawab, tidak sendiri tapi bersama-sama. Tidak ada siapapun yang bisa membangun pariwisata dengan sendiri, bukan pelaku, bukan dispar, tapi kita berkolaborasi,” ujar Plt Kepala Bagian Humas dan Protokol Lombok Barat ini.
Dr. H. Ahmad Taufik Fathoni atau Dr. Tony dari Dikes Lombok Barat menjelaskan salah satu hal yang menjadi perhatian kami dikes adalah resiko-resiko tinggi terutama usia-usia rentan, misalnya seperti usia di bawah 12 tahun dan di atas 50 tahun.

“NTB adalah daerah nomer dua dengan kasus positif anak terbanyak di Indonesia, itu yang saya khawatirkan kalau usia-usia ini tidak diperhatikan,” ujarnya.
Untuk transisi New Normal, kata dr Tony, pengaturan hotel mungkin relatif lebih mudah. Berbeda dengan daerah wisata.

“Jika tempat wisata seperti misalnya di Sesaot yang pengunjungnya dalam satu waktu biasanya dalam jumlah besar, atau mungkin usaha karaoke juga, di sana sangat perlu pembatasan. Jangan sampai kita baru mencoba namun sudah membuka semuanya, bisa repot juga nantinya,” ujar dr Fathoni yang menyarankan agar wisata dibuka 50% dulu.
Dr. Toni menyarankan agar karyawan dalam lingkup kerja dipastikan dan dibuktikan mereka dalam kondisi sehat, sehingga tidak menularkan ke pengunjung.

“Jika ada satu kasus di tempat itu, maaf saja kami harus menutupnya, dan penutupannya lumayan lama karena harus dibersihkan total terlebih dahulu baru bisa dibuka lagi,” ujarnya.
“Dalam seminggu ini Lombok Barat trend-nya turun, dalam sehari di Lombok Barat kita swab sekitar 25 orang, dalam 25 orang itu paling yang positif dua orang, jangan sampai lebih. Harapan kami kasus di Lombok Barat terus menurun dan kita bisa menuju arah New Normal,” lanjut dr Fathoni.
Dalam kesempatan itu, hadir juga anggota DPRD Lombok Barat Fraksi PAN, Munawir Haris. Dikatakan Haris, dewan sepakat dengan ide/gagasan Kadis Pariwisata untuk menuju New Normal dalam berwisata dengan protokol kesehatan.

“Intinya kami dari DPRD sangat mengapresiasi kinerja Pak Kadis Pariwisata dalam hal ini,” ujar Haris.
Namun demikian, Haris juga menyarankan untuk membuat zonasi yaitu pelan-pelan, jangan sekaligus yang akan menyebabkan tidak mengindahkan protokol kesehatan.

“Saya juga sudah diskusi dengan Pak Kadis (pariwisata, red) untuk kapan memulai ini, kita harus sepakati dulu, termasuk standar keamanan, jangan sampai kita nantinya terjebak dengan saling menyalahkan,” ungkap Haris.
Selain pelaku wisata, acara ini juga dihadiri perwakilan Polres Lombok Barat dan Kota Mataram.
Kasat Narkoba Polres Lombok Barat, AKP Yusuf Faisal Apriadi, mengatakan pihak kepolisian dalam kaitan penegakan Covid-19 ini tidak bisa melaksanakan upaya penindakan yang ada kaitannya dengan hukum.

“Tapi yang paling penting adalah yang harus diminta untuk tegas, bertindak, memberikan sanksi adalah dari pihak pemda, seperti Dinas Perijinan,” ujarnya.
Weni, General Manager Aruna Resort, yang menjadi salah satu peserta FGD mengatakan, kegiatan Public Hearing Protokol Kesehatan di tempat-tempat wisata yang di inisiasi oleh Dinas Pariwisata Lombok Barat merupakan langkah untuk menyambut New Normal, dimana para pelaku wisata berkomitmen untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

“Sehingga hal ini bisa meningkatkan level kepercayaan tamu agar melakukan kunjungan dan kegiatan di Lombok Barat,” kata Weni.

PENULIS : SMD

EDITOR : AJ

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Klarifikasi Sidang pra pradilan penetapan tersangka An, Jhon Nedy Charles Sine, yang di ajukan oleh kuasa hukumnya, Samuel Haning, S.H., M.H pada PN Oelamasi

Published

on

By

Kupang, Jarrakposnusra.com | Klarifikasi Sidang pra pradilan penetapan tersangka An, Jhon Nedy Charles Sine, yang di ajukan oleh kuasa hukumnya, Samuel Haning, S.H., M.H pada PN Oelamasi.

Sebagaimana diberitakan oleh media bahwa, Penyilidik Polres Kupang diduga melakukan tindakan kriminalisasi terhadap mantan Kepala Bank NTT Cabang (Kakancab) Oelamasi, JNCS karena upaya penangkapan/jemput paksa yang dilakukan penyidik Polres Kupang melanggar Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 8 tahun 2009 Pasal 27 dan pasal 2. Kemudian pasal 56 KUHAP, Perkapolri dan UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Penetapan status tersangka terhadap mantan Kakancab. Bank NTT Oelamasi, Jhon Nedy Charles Sine (JNCS) oleh penyidik/penyidik pembantu Sat.Reskrim Polres Kupang sudah sesuai prosedur dan  sah menurut hukum serta tidak menyalahi aturan.

Demikian tanggapan/klarifikasi tertulis Kapolres Kupang, AKBP Aldinan RJH Manurung, SH, SIK, Msi melalui Kasubag Humas Polres Kupang, Aipda Randy Hidayat terkait pemberitaan media ini pada  Jumat (3/7/2020) dengan berita berjudul: “Diduga Penyidik Polres Kupang Kriminalisasi Mantan Kakancab Bank NTT Oelamasi.”

Menurut Aldinan RJH Manurung sebagaimana disampaikan melalui Kasubag Aibda Randy Hidayat, sidang pra-pradilan penetapan tersangka atas nama, Jhon Nedy Charles Sine, yang diajukan oleh kuasa hukumnya, Samuel Haning, S.H., M.H pada PN Oelamasi.

Aldinan mengatakan “Setelah menjalani sidang sebanyak 7 kali dan Hakim membacakan Putusan Sidang Perperadilan oleh Hakim dengan amar putusan dalam Eksepsi : “Mengabulkan Eksepsi Termohon” dan dalam Pokok Perkara hakim menyatakan : “Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya”.

Lebih lanjut Kapolres Kupang Aldinan mengatakan bahwa setelah mengikuti jalannya persidangan pra-peradilan sejak awal sampai dengan hakim membacakan putusannya, sidang berjalan dengan lancar.

Dan hakim menyatakan bahwa Penyidikan terhadap Perkara Tindak Pidana Perbankan Berupa Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit KMK-JP Konstruksi Tahun 2017, KMK-KUR Tahun 2018, KMK-RC Proyek Tahun 2018 dan Pemberian Fasilitas Kredit KI-JP Tahun 2018 pada Bank NTT Cabang Oelamasi, dengan tersangka Atas nama JHON NEDY CHARLES SINE.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan ata UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah “Sah Menurut Hukum” dan “Penetapan JHON NEDY CHARLES SINE sebagai TERSANGKA sudah dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Satuan Reskrim Polres Kupang sesuai Prosedur dan Sah Menurut Hukum”.

“Dan Penetapan Jhon Nedy Charles Sine sebagai Tersangka sudah dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Sat. Reskrim Polres Kupang sesuai Prosedur dan Sah Menurut Hukum,” pungkasnya.

Dalam pembacaan Eksepsi atau keberatan
Hakim Menyatakan dalam putusannya Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Selanjutnya dalam Pokok Perkara dan Hakim Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.

Lebih lanjut dimana Penetapan tersangka terhadap JHON NEDY CHARLES SINE telah sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan seperti yang diberitakan di media.

Editor: GR
Sumber: humas polres Kupang

Continue Reading

Berita

Upacara Virtual Serentak dalam Rangka Memperingati Hari Bhayangkara ke 74 Tahun 2020 melalui saluran Video Confrence dari Istana Negara RI di Polres Kupang dan Kegiatan diikuti oleh Forkopimda

Published

on

By

Kupang, Jarrakposnusra.com | Peringatan HUT Bhayangkara Ke-74 yang jatuh pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2020 pukul 09.15 wita bertempat di Depan Ruang Vidcon Mapolres Kupang berlangsung.

Tradisi Polri Upacara Virtual Serentak dalam Rangka Memperingati Hari Bhayangkara ke 74 Tahun 2020 melalui saluran Video Confrence dari Istana Negara RI. Yang di ikuti oleh Seluruh Polda dan Polres Jajaran Dengan Thema Kamtibmas Kondusif Masyarakat semakin Produktif

“Rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhayangkara akan dilaksanakan secara sederhana. Konsepnya menyesuaikan kondisi saat ini, yaitu pada masa transisi menuju new normal dengan tetap menaati protokol kesehatan,” kata Kapolres Kupang AKBP Aldinan R.J.H Manurung, S.H., S.I.K, Rabu 1 Juli 2020.

Dimana turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Kupang AKBP Aldinan R.J.H Manurung, S.H., S.I.K., M.Si, Bupati Kupang Drs. Korinus Masneno, Ketua DPRD Kab. Kupang Daniel Taimenas, Dandim 1604 Kupang Letkol Inf. Jimmi Rihi Tugu, Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Decky A.S.Nitbani, SH, MH., Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi Sherley Manutede, Danlanudal Letkol Jonhar Harahap, Danradar Buraen Mayor Lek. Willdan Hendrajad Mustika Rama, Tr.Opsla, Wakapolres Kupang Kompol Djemi Gaelomi, serta Para Kabag, Kasat dan Perwira Polres Kupang.

Adapun Susunan acara sebagai berikut, pdada pukul 09.15 Wita Panji – Panji Kepolisian Indonesia Tribrata memasuki tempat Upacara, pukul 09.30 wita Presiden RI Drs. H. Joko Widodo memasuki tempat Upacara, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, Pengucapan Tribrata, Tanda Kehormatan, Pembacaan Keputusan Republik Indonesia, Amanat Presiden RI, Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesai Raya, Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat Upacara, Laporan Kapolri kepada Presiden Republik Indonesia, Presiden RI didampingi, Kapolri menyapa seluruh peserta Upacara.

Perlu diketahui untuk menyambut HUT Bhayangkara, sejak awal Juni 2020, Polres Kupang bersama jajaran telah melaksanakan sejumlah bakti sosial, di antaranya donor darah, pembagian paket sembako kepada warga, serta membersihkan kampung dan tempat ibadah.

Dengan mengusung tema “Kamtibmas Kondusif, Masyarakat Makin Produktif”, peringatan HUT Bhayangkara pada tahun ini terdiri atas bakti sosial selama Juni, pemuliaan nilai-nilai Tribrata.

Ia menjelaskan bahwa puncak peringatan Hari Bhayangkara pada hari Rabu (1/7) pukul 08.30 WIB di Istana Negara dengan inspektur upacara Presiden RI Joko Widodo.

“Upacara peringatan Hari Bhayangkara dilaksanakan secara virtual yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi, live streaming Selanjutnya Apada pukul 10.05 wita dilanjutkan dengan tasyakuran dan di lanjutkan dengan ramah tamah, tutur Kapolres.

Editor: GR / L89

Continue Reading

Berita

“Persoalan Kontrak PT Batara Guru Group” pada Proyek Jalan di Sumbawa Ketemu Benang Merahnya.

Published

on

By

Mataram-Jarrakposnusra.com.
Jum’at ( 19/6 ). Persoalan kontrak kerja PT Batara Guru Group dengan kantor Satker Balai pelaksana Jalan Nasional wilayah IX Mataram Kementerian PUPR pada proyek pembangunan jalan nasional dipulau Sumbawa, ketemu benang merahnya setelah pihak satker Balai Pelaksana Jalan Nasional wilayah IX Mataram mengundang beberapa instansi terkait diantaranya Dirkrimsus POLDA NTB, Asdatun KEJATI NTB, Reskrim Polres Sumbawa dan BP2JK NTB Pada hari kamis tanggal 18 juni 2020 yang lalu dikantor Satker Balai Jalan Nasional wilayah IX Mataram.

Pertemuan tersebut diadakan guna meminta pendapat Hukum terhadap permasalahan tersebut, menurut keterangan bapak Nusakti Wedha, ST., MT selaku Kepala Balai Jalan Nasional wilayah IX Mataram yang diwawancarai via telepon oleh JARRAK POS  mengatakan dalam pertemuan tersebut setelah menerima saran dan masukan dari POLDA NTB, KEJATI NTB, POLRES SUMBAWA dan BP2JK NTB.

Satker Balai Jalan Nasional wilayah IX Mataram akan mengambil keputusan melanjutkan atau tidak rencana penandatanganan kontrak kerja dengan kontraktor pemenang tender proyek peningkatan Jalan Nasional dipulau Sumbawa setelah menunggu hasil audit BP2JK NTB oleh Inspektorat NTB mengenai hasil
Keputusan dalam tender proyek yg dimenangkan oleh kontraktor PT Batara Guru Group tersebut, selain itu juga pihak Satker Balai Jalan juga akan bersurat kepada POLRES Sumbawa untuk memohon perlindungan keamanan untuk para staf dan pejabat satker Balai Jalan Nasional wilayah IX Mataram yg bertugas diwilayah lokasi proyek tersebut dari ancaman/gangguan oleh pihak pihak yang merasa dirugikan terhadap sikap dan keputusan kami (katanya).

Disampaikan lebih lanjut setelah JARRAK POS mengkonfirmasi via telepon dengan bapak AKBP GL. Mahardika yaitu salah satu pejabat Dirkrimsus POLDA NTB yang juga hadir pada waktu pertemuan itu, membenarkan bahwa POLDA NTB telah mendapat undangan perihal tersebut dari Satker Balai Jalan Nasional wilayah IX yang tujuannya untuk dimintai opini Hukum terhadap persoalan kontrak PT Batara Guru Group pada proyek peningkatan jalan Nasional dipulau Sumbawa bersama dengan KEJATI NTB dan POLRES Sumbawa.

Sumber :
Nusakti wedha, ST, MT, Kabalai Bina Marga Wil. IX Mataram

Editor. : EH
Pewarta: I Putu Edo Xandria

Continue Reading

Trending