Taman Narmada Lombok Barat Kehilangan Omzet Ratusan Juta Rupiah Sejak Pendemi Covid-19 - Jarrak POS
Connect with us

Berita

Taman Narmada Lombok Barat Kehilangan Omzet Ratusan Juta Rupiah Sejak Pendemi Covid-19

Published

on

GIRI MENANG, JARRAKPOSNUSRA, Ditutupnya Taman Narmada sejak 17 Maret 2020 menyebabkan taman wisata bernilai sejarah kehilangan omzet ratusan juta rupiah sejak Pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Manajer Eksekutif Taman Narmada, Kamarudin, MH di ruang kerjanya, Rabu (10/6).

Dijelaskan Kamarudin, sejak pandemi Covid-19 diberitakan menyerang secara global, Taman Narmada sudah mulai sepi pengunjung ditambah himbauan pemerintah untuk menutup tempat wisata ini sehingga pengunjung semakin sepi.

“Kita berharap waktu Idul Fitri sampai dengan Lebaran Tobat dibuka. Seminggu itu uang masuk bisa cukup banyak, bisa masuk To 200 juta bahkan lebih. Itu dapat menutup bulan Januari-Februari- Maret,”katanya.

Untuk itu, Kamarudin, sampai saat ini menunggu kebijakan Pemerintah Daerah Lombok Barat untuk segera membuka tempat wisata secara serentak.

“Kebijakan membuka tempat wisata di Lombok Barat ini kita tunggu karena cukup berdampak dari sisi ekonomi terutama dalam pembayaran gaji karyawan,”ucapnya.

Terkait dari kesiapan Taman Narmada sendiri dikatakannya sudah siap ikuti petunjuk sesuai protokol kesehatan. Baik persiapan tempat cuci tangan di setiap pintu masuk, alat pengukur suhu, pembatsan kapasitas spanduk himbauan, pembatasan pengunjung termasuk pengaturan pedagangnya itu sudah siap diatur dan siapkan.

Mantan Kades Presak ini berharap, “lebih cepat dibuka itu lebih bagus,” sebutnya.

Jika dibuka pun Taman Narmada nantinya, sambungnya, pengujungnya tidak seramai sebelumnya karena orang masih takut dan dari sisi ekonomi masyarakat pengaruh lockdown juga kurang.

Tapi ia optimis dan yakin kalau pengunjung Taman Narmada nantinya pasti ada terlebih waktu libur anak sekolah mereka akan berkunjung. Namun untuk normal kembali butuh proses belum bisa seperti sebelumnya

“Normalnya mungkin akhir tahun atau awal tahun depan. Tapi kesempatan dibuka inilah kesempatan untuk menata kembali Taman Narmada karena ada pemasukan untuk dapat dipergunakan untuk operasinal termasuk menggaji karyawan,” akunya.

“Jujur sejak Covid 19 ini PT.Tripat mampu membayar gaji karyawan setengah dari gaji itu pun berhutang,” lanjutnya.

Sementara di tempat terpisah Direktur umum PT.Tripat H.Poniman juga mengatakan jika tempat wisata tidak dibuka maka akan menimbulkan dampak yang luar biasa terlebih stabilitas keamanan nasional.

Untuk itu seminggu sebelum Lebaran Topat ia menceritakan dirinya bertemu dengan Bupati Lombok Barat untuk menanyakan surat permohonannya yang berisikan membuka Taman Narmada dan Suranadi dengan alasan-alasan dampak ekonomi yang berdampak pada penggajian karyawan dan biaya operasional taman. Namun Waktu itu di katakan Poniman justru bupati yg bertanya kepadanya kapan mau dibuka Taman Narmada dan Suranadi.

Setelah permohonannya disampaiakan ke bupati ia diminta berkoordinasi ke Dinas Pariwisata Lombok Barat.
“Silahkan atur untuk bisa jalan,”kata Poniman menirukan ucapan bupati. Waktu itu bupati tidak memerintahkan untuk buka tapi iramanya diminta mengikuti protokol Kesehatan.

Untuk itu sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pariwisata NTB ia minta tanggal 20 Juni Taman Narmada dan Suranadi dibuka dengan mengedepankan protokol kesehatan.

“Kami akan buka berpegang pada kebijakan Dinas Pariwisata NTB. Dan untuk membuka event-event besar itu tidak mungkin kita lakukan,”pungkas Poniman yang juga mantan Pejabat Lombok Barat itu.

PENULIS : SMD

EDITOR : AJ

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Klarifikasi Sidang pra pradilan penetapan tersangka An, Jhon Nedy Charles Sine, yang di ajukan oleh kuasa hukumnya, Samuel Haning, S.H., M.H pada PN Oelamasi

Published

on

By

Kupang, Jarrakposnusra.com | Klarifikasi Sidang pra pradilan penetapan tersangka An, Jhon Nedy Charles Sine, yang di ajukan oleh kuasa hukumnya, Samuel Haning, S.H., M.H pada PN Oelamasi.

Sebagaimana diberitakan oleh media bahwa, Penyilidik Polres Kupang diduga melakukan tindakan kriminalisasi terhadap mantan Kepala Bank NTT Cabang (Kakancab) Oelamasi, JNCS karena upaya penangkapan/jemput paksa yang dilakukan penyidik Polres Kupang melanggar Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 8 tahun 2009 Pasal 27 dan pasal 2. Kemudian pasal 56 KUHAP, Perkapolri dan UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Penetapan status tersangka terhadap mantan Kakancab. Bank NTT Oelamasi, Jhon Nedy Charles Sine (JNCS) oleh penyidik/penyidik pembantu Sat.Reskrim Polres Kupang sudah sesuai prosedur dan  sah menurut hukum serta tidak menyalahi aturan.

Demikian tanggapan/klarifikasi tertulis Kapolres Kupang, AKBP Aldinan RJH Manurung, SH, SIK, Msi melalui Kasubag Humas Polres Kupang, Aipda Randy Hidayat terkait pemberitaan media ini pada  Jumat (3/7/2020) dengan berita berjudul: “Diduga Penyidik Polres Kupang Kriminalisasi Mantan Kakancab Bank NTT Oelamasi.”

Menurut Aldinan RJH Manurung sebagaimana disampaikan melalui Kasubag Aibda Randy Hidayat, sidang pra-pradilan penetapan tersangka atas nama, Jhon Nedy Charles Sine, yang diajukan oleh kuasa hukumnya, Samuel Haning, S.H., M.H pada PN Oelamasi.

Aldinan mengatakan “Setelah menjalani sidang sebanyak 7 kali dan Hakim membacakan Putusan Sidang Perperadilan oleh Hakim dengan amar putusan dalam Eksepsi : “Mengabulkan Eksepsi Termohon” dan dalam Pokok Perkara hakim menyatakan : “Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya”.

Lebih lanjut Kapolres Kupang Aldinan mengatakan bahwa setelah mengikuti jalannya persidangan pra-peradilan sejak awal sampai dengan hakim membacakan putusannya, sidang berjalan dengan lancar.

Dan hakim menyatakan bahwa Penyidikan terhadap Perkara Tindak Pidana Perbankan Berupa Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit KMK-JP Konstruksi Tahun 2017, KMK-KUR Tahun 2018, KMK-RC Proyek Tahun 2018 dan Pemberian Fasilitas Kredit KI-JP Tahun 2018 pada Bank NTT Cabang Oelamasi, dengan tersangka Atas nama JHON NEDY CHARLES SINE.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan ata UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah “Sah Menurut Hukum” dan “Penetapan JHON NEDY CHARLES SINE sebagai TERSANGKA sudah dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Satuan Reskrim Polres Kupang sesuai Prosedur dan Sah Menurut Hukum”.

“Dan Penetapan Jhon Nedy Charles Sine sebagai Tersangka sudah dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Sat. Reskrim Polres Kupang sesuai Prosedur dan Sah Menurut Hukum,” pungkasnya.

Dalam pembacaan Eksepsi atau keberatan
Hakim Menyatakan dalam putusannya Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Selanjutnya dalam Pokok Perkara dan Hakim Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.

Lebih lanjut dimana Penetapan tersangka terhadap JHON NEDY CHARLES SINE telah sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan seperti yang diberitakan di media.

Editor: GR
Sumber: humas polres Kupang

Continue Reading

Berita

Upacara Virtual Serentak dalam Rangka Memperingati Hari Bhayangkara ke 74 Tahun 2020 melalui saluran Video Confrence dari Istana Negara RI di Polres Kupang dan Kegiatan diikuti oleh Forkopimda

Published

on

By

Kupang, Jarrakposnusra.com | Peringatan HUT Bhayangkara Ke-74 yang jatuh pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2020 pukul 09.15 wita bertempat di Depan Ruang Vidcon Mapolres Kupang berlangsung.

Tradisi Polri Upacara Virtual Serentak dalam Rangka Memperingati Hari Bhayangkara ke 74 Tahun 2020 melalui saluran Video Confrence dari Istana Negara RI. Yang di ikuti oleh Seluruh Polda dan Polres Jajaran Dengan Thema Kamtibmas Kondusif Masyarakat semakin Produktif

“Rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhayangkara akan dilaksanakan secara sederhana. Konsepnya menyesuaikan kondisi saat ini, yaitu pada masa transisi menuju new normal dengan tetap menaati protokol kesehatan,” kata Kapolres Kupang AKBP Aldinan R.J.H Manurung, S.H., S.I.K, Rabu 1 Juli 2020.

Dimana turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Kupang AKBP Aldinan R.J.H Manurung, S.H., S.I.K., M.Si, Bupati Kupang Drs. Korinus Masneno, Ketua DPRD Kab. Kupang Daniel Taimenas, Dandim 1604 Kupang Letkol Inf. Jimmi Rihi Tugu, Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Decky A.S.Nitbani, SH, MH., Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi Sherley Manutede, Danlanudal Letkol Jonhar Harahap, Danradar Buraen Mayor Lek. Willdan Hendrajad Mustika Rama, Tr.Opsla, Wakapolres Kupang Kompol Djemi Gaelomi, serta Para Kabag, Kasat dan Perwira Polres Kupang.

Adapun Susunan acara sebagai berikut, pdada pukul 09.15 Wita Panji – Panji Kepolisian Indonesia Tribrata memasuki tempat Upacara, pukul 09.30 wita Presiden RI Drs. H. Joko Widodo memasuki tempat Upacara, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, Pengucapan Tribrata, Tanda Kehormatan, Pembacaan Keputusan Republik Indonesia, Amanat Presiden RI, Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesai Raya, Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat Upacara, Laporan Kapolri kepada Presiden Republik Indonesia, Presiden RI didampingi, Kapolri menyapa seluruh peserta Upacara.

Perlu diketahui untuk menyambut HUT Bhayangkara, sejak awal Juni 2020, Polres Kupang bersama jajaran telah melaksanakan sejumlah bakti sosial, di antaranya donor darah, pembagian paket sembako kepada warga, serta membersihkan kampung dan tempat ibadah.

Dengan mengusung tema “Kamtibmas Kondusif, Masyarakat Makin Produktif”, peringatan HUT Bhayangkara pada tahun ini terdiri atas bakti sosial selama Juni, pemuliaan nilai-nilai Tribrata.

Ia menjelaskan bahwa puncak peringatan Hari Bhayangkara pada hari Rabu (1/7) pukul 08.30 WIB di Istana Negara dengan inspektur upacara Presiden RI Joko Widodo.

“Upacara peringatan Hari Bhayangkara dilaksanakan secara virtual yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi, live streaming Selanjutnya Apada pukul 10.05 wita dilanjutkan dengan tasyakuran dan di lanjutkan dengan ramah tamah, tutur Kapolres.

Editor: GR / L89

Continue Reading

Berita

“Persoalan Kontrak PT Batara Guru Group” pada Proyek Jalan di Sumbawa Ketemu Benang Merahnya.

Published

on

By

Mataram-Jarrakposnusra.com.
Jum’at ( 19/6 ). Persoalan kontrak kerja PT Batara Guru Group dengan kantor Satker Balai pelaksana Jalan Nasional wilayah IX Mataram Kementerian PUPR pada proyek pembangunan jalan nasional dipulau Sumbawa, ketemu benang merahnya setelah pihak satker Balai Pelaksana Jalan Nasional wilayah IX Mataram mengundang beberapa instansi terkait diantaranya Dirkrimsus POLDA NTB, Asdatun KEJATI NTB, Reskrim Polres Sumbawa dan BP2JK NTB Pada hari kamis tanggal 18 juni 2020 yang lalu dikantor Satker Balai Jalan Nasional wilayah IX Mataram.

Pertemuan tersebut diadakan guna meminta pendapat Hukum terhadap permasalahan tersebut, menurut keterangan bapak Nusakti Wedha, ST., MT selaku Kepala Balai Jalan Nasional wilayah IX Mataram yang diwawancarai via telepon oleh JARRAK POS  mengatakan dalam pertemuan tersebut setelah menerima saran dan masukan dari POLDA NTB, KEJATI NTB, POLRES SUMBAWA dan BP2JK NTB.

Satker Balai Jalan Nasional wilayah IX Mataram akan mengambil keputusan melanjutkan atau tidak rencana penandatanganan kontrak kerja dengan kontraktor pemenang tender proyek peningkatan Jalan Nasional dipulau Sumbawa setelah menunggu hasil audit BP2JK NTB oleh Inspektorat NTB mengenai hasil
Keputusan dalam tender proyek yg dimenangkan oleh kontraktor PT Batara Guru Group tersebut, selain itu juga pihak Satker Balai Jalan juga akan bersurat kepada POLRES Sumbawa untuk memohon perlindungan keamanan untuk para staf dan pejabat satker Balai Jalan Nasional wilayah IX Mataram yg bertugas diwilayah lokasi proyek tersebut dari ancaman/gangguan oleh pihak pihak yang merasa dirugikan terhadap sikap dan keputusan kami (katanya).

Disampaikan lebih lanjut setelah JARRAK POS mengkonfirmasi via telepon dengan bapak AKBP GL. Mahardika yaitu salah satu pejabat Dirkrimsus POLDA NTB yang juga hadir pada waktu pertemuan itu, membenarkan bahwa POLDA NTB telah mendapat undangan perihal tersebut dari Satker Balai Jalan Nasional wilayah IX yang tujuannya untuk dimintai opini Hukum terhadap persoalan kontrak PT Batara Guru Group pada proyek peningkatan jalan Nasional dipulau Sumbawa bersama dengan KEJATI NTB dan POLRES Sumbawa.

Sumber :
Nusakti wedha, ST, MT, Kabalai Bina Marga Wil. IX Mataram

Editor. : EH
Pewarta: I Putu Edo Xandria

Continue Reading

Trending