FASILITASI URUSAN PERTANAHAN, DISPERKIMTA KEMBANGKAN APLIKASI SINGADUTA - Jarrak POS
Connect with us

Daerah

FASILITASI URUSAN PERTANAHAN, DISPERKIMTA KEMBANGKAN APLIKASI SINGADUTA

Published

on

Buleleng, Jarrakposnusra.com- Salah satu tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimta) Buleleng adalah memfasilitasi urusan pertanahan.

Untuk memberikan pelayanan tersebut secara efektif dan efisien, Disperkimta Buleleng, Bali, mengembangkan aplikasi permohonan fasilitasi urusan pertanahan secara online bernama Singaduta.

Aplikasi Singaduta adalah Sistem Pengarsipan Digital Urusan Pertanahan. Sistem ini dibuat untuk menjawab kemajuan teknologi yang semakin pesat dalam fasilitasi urusan tanah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menyatakan bahwa pengadaan tanah dilakukan oleh instansi yang membutuhkan tanah. Disperkimta melalui bidang pertanahan hanya memfasilitasi instansi tersebut dengan memberikan informasi-informasi regulasi terbaru terkait pengadaan tanah.

“Kita akan fasilitasi permohonan baik itu dari lembaga maupun masyarakat yang akan mengajukan pengadaan tanah maupun fasilitasi dalam sengketa tanah,” jelas Kepala Dinas Perkimta Buleleng, Ni Nyoman Surattini, ST, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/6/2020).

Surattini mengatakan pada masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan menjaga jarak dan mengurangi kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, aplikasi berbasis web Singaduta ini sangat membantu. Ketika masyarakat ataupun instansi yang memerlukan fasilitasi, Disperkimta bisa membantu untuk proses pengadaan tanah. Masyarakat umum bisa dimanfaatkan dengan maksimal di masa pandemi Covid-19 tanpa perlu datang ke kantor Disperkimta.

“Kita hanya sebagai fasilitator dari segi proses, sistem dan tim yang harus dibentuk pada saat pengadaan. Tidak termasuk pensertifikatan. Seperti contoh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019 pengadaan tanah untuk TPA di Desa Patas. KIta fasilitasi untuk pengadaannya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah pada Bidang Pertanahan Disperkimta Buleleng, Gede Angga Prasaja, SE, mengungkapkan aplikasi Singaduta ini sebenarnya sudah bisa diakses pada tahun 2019. Pada tahap awal di tahun 2019, hanya berisi informasi-informasi dan apa yang difasilitasi oleh Bidang Pertanahan bisa dipantau oleh pimpinan maupun masyarakat. Rencananya, pada tahun 2020 ini akan ada sosialisasi mengenai permohonan secara online melalui aplikasi Singaduta ini. “Namun karena adanya pandemi Covid-19, hal tersebut belum bisa terlaksana,” ungkapnya.

Bantu Penyediaan Stok Darah PMIㅤㅤㅤ
Pada tahun 2020, Singaduta menjadi sistem permohonan fasilitasi pengadaan tanah maupun sengketa secara online. Jadi, pada masa pandemi COVID-19 dan guna menghindari kerumunan, masyarakat bisa mengaksesnya secara online. Dari tahun 2019, Singaduta berkembang dengan semakin banyak informasi-informasi ataupun permohonan yang sudah diproses maupun sedang diproses.

“Cukup lumayan jumlahnya yang mengajukan secara online melalui singaduta.bulelengkab.go.id. Mudah-mudahan sistem ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas,” pungkas Angga Prasaja.
(Fran/sar)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Klarifikasi Sidang pra pradilan penetapan tersangka An, Jhon Nedy Charles Sine, yang di ajukan oleh kuasa hukumnya, Samuel Haning, S.H., M.H pada PN Oelamasi

Published

on

By

Kupang, Jarrakposnusra.com | Klarifikasi Sidang pra pradilan penetapan tersangka An, Jhon Nedy Charles Sine, yang di ajukan oleh kuasa hukumnya, Samuel Haning, S.H., M.H pada PN Oelamasi.

Sebagaimana diberitakan oleh media bahwa, Penyilidik Polres Kupang diduga melakukan tindakan kriminalisasi terhadap mantan Kepala Bank NTT Cabang (Kakancab) Oelamasi, JNCS karena upaya penangkapan/jemput paksa yang dilakukan penyidik Polres Kupang melanggar Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 8 tahun 2009 Pasal 27 dan pasal 2. Kemudian pasal 56 KUHAP, Perkapolri dan UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Penetapan status tersangka terhadap mantan Kakancab. Bank NTT Oelamasi, Jhon Nedy Charles Sine (JNCS) oleh penyidik/penyidik pembantu Sat.Reskrim Polres Kupang sudah sesuai prosedur dan  sah menurut hukum serta tidak menyalahi aturan.

Demikian tanggapan/klarifikasi tertulis Kapolres Kupang, AKBP Aldinan RJH Manurung, SH, SIK, Msi melalui Kasubag Humas Polres Kupang, Aipda Randy Hidayat terkait pemberitaan media ini pada  Jumat (3/7/2020) dengan berita berjudul: “Diduga Penyidik Polres Kupang Kriminalisasi Mantan Kakancab Bank NTT Oelamasi.”

Menurut Aldinan RJH Manurung sebagaimana disampaikan melalui Kasubag Aibda Randy Hidayat, sidang pra-pradilan penetapan tersangka atas nama, Jhon Nedy Charles Sine, yang diajukan oleh kuasa hukumnya, Samuel Haning, S.H., M.H pada PN Oelamasi.

Aldinan mengatakan “Setelah menjalani sidang sebanyak 7 kali dan Hakim membacakan Putusan Sidang Perperadilan oleh Hakim dengan amar putusan dalam Eksepsi : “Mengabulkan Eksepsi Termohon” dan dalam Pokok Perkara hakim menyatakan : “Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya”.

Lebih lanjut Kapolres Kupang Aldinan mengatakan bahwa setelah mengikuti jalannya persidangan pra-peradilan sejak awal sampai dengan hakim membacakan putusannya, sidang berjalan dengan lancar.

Dan hakim menyatakan bahwa Penyidikan terhadap Perkara Tindak Pidana Perbankan Berupa Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit KMK-JP Konstruksi Tahun 2017, KMK-KUR Tahun 2018, KMK-RC Proyek Tahun 2018 dan Pemberian Fasilitas Kredit KI-JP Tahun 2018 pada Bank NTT Cabang Oelamasi, dengan tersangka Atas nama JHON NEDY CHARLES SINE.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan ata UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah “Sah Menurut Hukum” dan “Penetapan JHON NEDY CHARLES SINE sebagai TERSANGKA sudah dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Satuan Reskrim Polres Kupang sesuai Prosedur dan Sah Menurut Hukum”.

“Dan Penetapan Jhon Nedy Charles Sine sebagai Tersangka sudah dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Sat. Reskrim Polres Kupang sesuai Prosedur dan Sah Menurut Hukum,” pungkasnya.

Dalam pembacaan Eksepsi atau keberatan
Hakim Menyatakan dalam putusannya Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Selanjutnya dalam Pokok Perkara dan Hakim Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.

Lebih lanjut dimana Penetapan tersangka terhadap JHON NEDY CHARLES SINE telah sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan seperti yang diberitakan di media.

Editor: GR
Sumber: humas polres Kupang

Continue Reading

Berita

“Persoalan Kontrak PT Batara Guru Group” pada Proyek Jalan di Sumbawa Ketemu Benang Merahnya.

Published

on

By

Mataram-Jarrakposnusra.com.
Jum’at ( 19/6 ). Persoalan kontrak kerja PT Batara Guru Group dengan kantor Satker Balai pelaksana Jalan Nasional wilayah IX Mataram Kementerian PUPR pada proyek pembangunan jalan nasional dipulau Sumbawa, ketemu benang merahnya setelah pihak satker Balai Pelaksana Jalan Nasional wilayah IX Mataram mengundang beberapa instansi terkait diantaranya Dirkrimsus POLDA NTB, Asdatun KEJATI NTB, Reskrim Polres Sumbawa dan BP2JK NTB Pada hari kamis tanggal 18 juni 2020 yang lalu dikantor Satker Balai Jalan Nasional wilayah IX Mataram.

Pertemuan tersebut diadakan guna meminta pendapat Hukum terhadap permasalahan tersebut, menurut keterangan bapak Nusakti Wedha, ST., MT selaku Kepala Balai Jalan Nasional wilayah IX Mataram yang diwawancarai via telepon oleh JARRAK POS  mengatakan dalam pertemuan tersebut setelah menerima saran dan masukan dari POLDA NTB, KEJATI NTB, POLRES SUMBAWA dan BP2JK NTB.

Satker Balai Jalan Nasional wilayah IX Mataram akan mengambil keputusan melanjutkan atau tidak rencana penandatanganan kontrak kerja dengan kontraktor pemenang tender proyek peningkatan Jalan Nasional dipulau Sumbawa setelah menunggu hasil audit BP2JK NTB oleh Inspektorat NTB mengenai hasil
Keputusan dalam tender proyek yg dimenangkan oleh kontraktor PT Batara Guru Group tersebut, selain itu juga pihak Satker Balai Jalan juga akan bersurat kepada POLRES Sumbawa untuk memohon perlindungan keamanan untuk para staf dan pejabat satker Balai Jalan Nasional wilayah IX Mataram yg bertugas diwilayah lokasi proyek tersebut dari ancaman/gangguan oleh pihak pihak yang merasa dirugikan terhadap sikap dan keputusan kami (katanya).

Disampaikan lebih lanjut setelah JARRAK POS mengkonfirmasi via telepon dengan bapak AKBP GL. Mahardika yaitu salah satu pejabat Dirkrimsus POLDA NTB yang juga hadir pada waktu pertemuan itu, membenarkan bahwa POLDA NTB telah mendapat undangan perihal tersebut dari Satker Balai Jalan Nasional wilayah IX yang tujuannya untuk dimintai opini Hukum terhadap persoalan kontrak PT Batara Guru Group pada proyek peningkatan jalan Nasional dipulau Sumbawa bersama dengan KEJATI NTB dan POLRES Sumbawa.

Sumber :
Nusakti wedha, ST, MT, Kabalai Bina Marga Wil. IX Mataram

Editor. : EH
Pewarta: I Putu Edo Xandria

Continue Reading

Berita

Proyek RSUD Lombok Utara TA. 2019 Mangkrak Sampai Sekarang, Polda NTB Harus Mengusut Tuntas

Published

on

By

Lombok Utara — jarrakposnusra.com — Pekerjaan Penambahan Ruang IGD RSUD Lombok Utara yang seharusnya sudah rampung sejak bulan Desember 2019, sampai dengan saat ini tidak menunjukkan hasil sesuai dengan kontrak kerja.

Proyek yang mempunyai nilai kontrak Rp 5.156.431.712,17 ini, seharusnya sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Lombok Utara, namun kenyataannya justru terhenti dan menghambat proses pelayanan kesehatan RSUD Lombok Utara kepada masyarakat.

Hasil pantauan tim jarrakposnusra.com yang meninjaunya lokasi pada Sabtu (13/06/2020), menemukan fakta bahwa PT. Batara Guru Group, selaku pemenang lelang dan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

Foto : proyek RSUD Lombok Utara per Desember 2019

Apakah RSUD Lombok Utara yang merupakan satuan kerja dari proyek pembangunan ini selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ?

Karena sangat jelas jika PT. Batara Guru Group melanggar kontrak pekerjaan, harus diberi sanksi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 78 ayat (3) Perpres No. 16 Tahun 2018, dan harus dimasukan ke dalam Daftar Hitam Nasional sebagaimana telah diatur dalam pasal 78 ayat (5) Perpres No. 16 Tahun 2020.

Tentunya aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Nusa Tenggara Barat, melalui Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen. (Pol) M. Iqbal, sudah seharusnya memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas hingga ke akar masalah sebenarnya mengapa sampai terjadi gagalnya proyek pembangunan ruang IGD RSUD Lombok Utara yang menggunakan dana dari APBD Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2019.

Kapolda NTB, Irjen (Pol) M. Iqbal (doc. bongkar.com)

Ini menjadi tantangan besar bagi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, untuk bisa mengupas masalah ini menjadi terang benderang dan menghilangkan rasa penasaran yang sangat besar dari masyarakat terhadap macetnya proyek penambahan gedung IGD RSUD Lombok Utara.

Wartawan : Putu Sudiarsa(jarrakposmataram.com)
Editor : Agus Jaya

Continue Reading

Trending