Sikapi Kebijakan Merdeka Belajar, Yayasan Dharma Yatera Matangkan Siswa Dengan Skill - Jarrak POS
Connect with us

Berita

Sikapi Kebijakan Merdeka Belajar, Yayasan Dharma Yatera Matangkan Siswa Dengan Skill

Published

on

DENPASAR-JARRAKPOSNUSRA.COM-Kebijakan”Merdeka Belajar” yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, mendapat apresiasi kalangan pendidikan. Salah satunya Ketua Umum Yayasan Dharma Yatera Denpasar, Ir. Anak Agung Bagus Sudharsana, Dipl. PLG disela-sela Acara Jalan Sehat Hut Ke-53 Yayasan Dharma Yatera di Ekowisata Subak Sembung  Kelurahan Peguyangan Denpasar Utara, Minggu (19/01) pagi.

 

Kebijakan bertajuk Merdeka Belajar yang berisi 4 pokok transformasi program itu menyangkut penghapusan Ujian Nasional mulai 2021, Perubahan Format Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), penyederhaan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Lebih lanjut A.A. Bagus Sudharsana mengatakan, tantangan penerapan kebijakan ini adalah kondisi birokrasi pendidikan baik di pusat dan daerah yang sudah terbiasa memerintah.

Menurutnya kebijakan itu dapat mengedukasi birokrasi pendidikan serta menguatkan gerakan guru dan pendidik dari akar rumput.

Dijelaskannya kebijakan merdeka belajar khususnya pada poin asesmen telah menjawab keresahan para guru selama ini. Kebijakan asesmen sebagai pengganti USBN membuka ruang bagi variasi model ujian. Kini, ujian bukan hanya soal dan jawaban tetapi juga menghasilkan karya.

Selain itu, penyederhanaan RPP juga menjawab kebutuhan untuk mendapat kebebasan menentukan proses yang berlangsung di dalam kelas.

“Dengan penghapusan Ujian Nasional yang memberi kesempatan pada sekolah untuk memperbaiki diri, mengevalusasi mutu pengajaran dan melakukan refleksi praktik belajar di kelas” ujar A.A. Bagus Sudharsana yang juga mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar itu.

“Harapannya adalah  suasana kelas yang kontekstual dan adaptif dengan situasi sekolah,” ujarnya lebih lanjut.

Mengusung “Sekolah Berwawasan Budaya” menurutnya, Yayasan Dharma Yatera yang kini menaungi dua lembaga pendidikan yaitu TK Swa Dharma dan SMP Swa Dharma, pihaknya akan semaksimal mungkin mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar yaitu membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan sebagai bekal untuk berkompetisi di masa depan. Kecakapan seseorang, menurut Agung Sudharsana bukan hanya menyangkut akademis tetapi seiring perkembangan jaman keterampilan non-akademis juga menjadikan seseorang menjadi sukses.

“Ayo para pendidik berilah ruang yang luas bagi anak didik untuk berkreasi dalam mengasah dan meningkatkan keterampilan. Pasti mereka akan kompetitif dan sukses” harap Agung Sudharsana.

Sementara itu Jalan Sehat serangkaian HUT Ke-53 Yayasan Dharma Yatera mengambil start di depan Sekolah Setempat Jln. Ahmad Yani Denpasar Utara menuju Ekowisata Subak Sembung sepanjang kurang lebih 3 km. Jalan Sehat diikuti ratusan peserta meliputi siswa SD di Wilayah Desa Pakraman Peguyangan, para pengurus yayasan, para guru, komite sekolah dan peserta didik SMP Swa Dharma. Selain itu tokoh masyarakat setempat juga turut hadir yaitu I Wayan Sutama, S.Sos (anggota DPRD Kota Denpasar), Bendesa Desa Pakraman Peguyangan, Kades Peguyangan Kaja, Kades Peguyangan Kangin dan Lurah Peguyangan.

Jalan Sehat diakhiri dengan pengundian doorprize berupa alat tulis, payung, kipas angin, setrika serta hadiah utama sebuah sepeda gayung.

 

Puncak HUT Ke-53 Yayasan Dharma Yatera akan dilaksanakan pada Minggu, 26 Januari 2020 mendatang ditandai potong tumpeng dan pementasan hiburan oleh anak-anak TK dan Siswa SMP Swa Dharma.

(ins)

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Klarifikasi Sidang pra pradilan penetapan tersangka An, Jhon Nedy Charles Sine, yang di ajukan oleh kuasa hukumnya, Samuel Haning, S.H., M.H pada PN Oelamasi

Published

on

By

Kupang, Jarrakposnusra.com | Klarifikasi Sidang pra pradilan penetapan tersangka An, Jhon Nedy Charles Sine, yang di ajukan oleh kuasa hukumnya, Samuel Haning, S.H., M.H pada PN Oelamasi.

Sebagaimana diberitakan oleh media bahwa, Penyilidik Polres Kupang diduga melakukan tindakan kriminalisasi terhadap mantan Kepala Bank NTT Cabang (Kakancab) Oelamasi, JNCS karena upaya penangkapan/jemput paksa yang dilakukan penyidik Polres Kupang melanggar Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 8 tahun 2009 Pasal 27 dan pasal 2. Kemudian pasal 56 KUHAP, Perkapolri dan UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Penetapan status tersangka terhadap mantan Kakancab. Bank NTT Oelamasi, Jhon Nedy Charles Sine (JNCS) oleh penyidik/penyidik pembantu Sat.Reskrim Polres Kupang sudah sesuai prosedur dan  sah menurut hukum serta tidak menyalahi aturan.

Demikian tanggapan/klarifikasi tertulis Kapolres Kupang, AKBP Aldinan RJH Manurung, SH, SIK, Msi melalui Kasubag Humas Polres Kupang, Aipda Randy Hidayat terkait pemberitaan media ini pada  Jumat (3/7/2020) dengan berita berjudul: “Diduga Penyidik Polres Kupang Kriminalisasi Mantan Kakancab Bank NTT Oelamasi.”

Menurut Aldinan RJH Manurung sebagaimana disampaikan melalui Kasubag Aibda Randy Hidayat, sidang pra-pradilan penetapan tersangka atas nama, Jhon Nedy Charles Sine, yang diajukan oleh kuasa hukumnya, Samuel Haning, S.H., M.H pada PN Oelamasi.

Aldinan mengatakan “Setelah menjalani sidang sebanyak 7 kali dan Hakim membacakan Putusan Sidang Perperadilan oleh Hakim dengan amar putusan dalam Eksepsi : “Mengabulkan Eksepsi Termohon” dan dalam Pokok Perkara hakim menyatakan : “Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya”.

Lebih lanjut Kapolres Kupang Aldinan mengatakan bahwa setelah mengikuti jalannya persidangan pra-peradilan sejak awal sampai dengan hakim membacakan putusannya, sidang berjalan dengan lancar.

Dan hakim menyatakan bahwa Penyidikan terhadap Perkara Tindak Pidana Perbankan Berupa Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit KMK-JP Konstruksi Tahun 2017, KMK-KUR Tahun 2018, KMK-RC Proyek Tahun 2018 dan Pemberian Fasilitas Kredit KI-JP Tahun 2018 pada Bank NTT Cabang Oelamasi, dengan tersangka Atas nama JHON NEDY CHARLES SINE.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan ata UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah “Sah Menurut Hukum” dan “Penetapan JHON NEDY CHARLES SINE sebagai TERSANGKA sudah dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Satuan Reskrim Polres Kupang sesuai Prosedur dan Sah Menurut Hukum”.

“Dan Penetapan Jhon Nedy Charles Sine sebagai Tersangka sudah dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Sat. Reskrim Polres Kupang sesuai Prosedur dan Sah Menurut Hukum,” pungkasnya.

Dalam pembacaan Eksepsi atau keberatan
Hakim Menyatakan dalam putusannya Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Selanjutnya dalam Pokok Perkara dan Hakim Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.

Lebih lanjut dimana Penetapan tersangka terhadap JHON NEDY CHARLES SINE telah sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan seperti yang diberitakan di media.

Editor: GR
Sumber: humas polres Kupang

Continue Reading

Berita

Upacara Virtual Serentak dalam Rangka Memperingati Hari Bhayangkara ke 74 Tahun 2020 melalui saluran Video Confrence dari Istana Negara RI di Polres Kupang dan Kegiatan diikuti oleh Forkopimda

Published

on

By

Kupang, Jarrakposnusra.com | Peringatan HUT Bhayangkara Ke-74 yang jatuh pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2020 pukul 09.15 wita bertempat di Depan Ruang Vidcon Mapolres Kupang berlangsung.

Tradisi Polri Upacara Virtual Serentak dalam Rangka Memperingati Hari Bhayangkara ke 74 Tahun 2020 melalui saluran Video Confrence dari Istana Negara RI. Yang di ikuti oleh Seluruh Polda dan Polres Jajaran Dengan Thema Kamtibmas Kondusif Masyarakat semakin Produktif

“Rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhayangkara akan dilaksanakan secara sederhana. Konsepnya menyesuaikan kondisi saat ini, yaitu pada masa transisi menuju new normal dengan tetap menaati protokol kesehatan,” kata Kapolres Kupang AKBP Aldinan R.J.H Manurung, S.H., S.I.K, Rabu 1 Juli 2020.

Dimana turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Kupang AKBP Aldinan R.J.H Manurung, S.H., S.I.K., M.Si, Bupati Kupang Drs. Korinus Masneno, Ketua DPRD Kab. Kupang Daniel Taimenas, Dandim 1604 Kupang Letkol Inf. Jimmi Rihi Tugu, Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Decky A.S.Nitbani, SH, MH., Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi Sherley Manutede, Danlanudal Letkol Jonhar Harahap, Danradar Buraen Mayor Lek. Willdan Hendrajad Mustika Rama, Tr.Opsla, Wakapolres Kupang Kompol Djemi Gaelomi, serta Para Kabag, Kasat dan Perwira Polres Kupang.

Adapun Susunan acara sebagai berikut, pdada pukul 09.15 Wita Panji – Panji Kepolisian Indonesia Tribrata memasuki tempat Upacara, pukul 09.30 wita Presiden RI Drs. H. Joko Widodo memasuki tempat Upacara, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, Pengucapan Tribrata, Tanda Kehormatan, Pembacaan Keputusan Republik Indonesia, Amanat Presiden RI, Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesai Raya, Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat Upacara, Laporan Kapolri kepada Presiden Republik Indonesia, Presiden RI didampingi, Kapolri menyapa seluruh peserta Upacara.

Perlu diketahui untuk menyambut HUT Bhayangkara, sejak awal Juni 2020, Polres Kupang bersama jajaran telah melaksanakan sejumlah bakti sosial, di antaranya donor darah, pembagian paket sembako kepada warga, serta membersihkan kampung dan tempat ibadah.

Dengan mengusung tema “Kamtibmas Kondusif, Masyarakat Makin Produktif”, peringatan HUT Bhayangkara pada tahun ini terdiri atas bakti sosial selama Juni, pemuliaan nilai-nilai Tribrata.

Ia menjelaskan bahwa puncak peringatan Hari Bhayangkara pada hari Rabu (1/7) pukul 08.30 WIB di Istana Negara dengan inspektur upacara Presiden RI Joko Widodo.

“Upacara peringatan Hari Bhayangkara dilaksanakan secara virtual yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi, live streaming Selanjutnya Apada pukul 10.05 wita dilanjutkan dengan tasyakuran dan di lanjutkan dengan ramah tamah, tutur Kapolres.

Editor: GR / L89

Continue Reading

Berita

“Persoalan Kontrak PT Batara Guru Group” pada Proyek Jalan di Sumbawa Ketemu Benang Merahnya.

Published

on

By

Mataram-Jarrakposnusra.com.
Jum’at ( 19/6 ). Persoalan kontrak kerja PT Batara Guru Group dengan kantor Satker Balai pelaksana Jalan Nasional wilayah IX Mataram Kementerian PUPR pada proyek pembangunan jalan nasional dipulau Sumbawa, ketemu benang merahnya setelah pihak satker Balai Pelaksana Jalan Nasional wilayah IX Mataram mengundang beberapa instansi terkait diantaranya Dirkrimsus POLDA NTB, Asdatun KEJATI NTB, Reskrim Polres Sumbawa dan BP2JK NTB Pada hari kamis tanggal 18 juni 2020 yang lalu dikantor Satker Balai Jalan Nasional wilayah IX Mataram.

Pertemuan tersebut diadakan guna meminta pendapat Hukum terhadap permasalahan tersebut, menurut keterangan bapak Nusakti Wedha, ST., MT selaku Kepala Balai Jalan Nasional wilayah IX Mataram yang diwawancarai via telepon oleh JARRAK POS  mengatakan dalam pertemuan tersebut setelah menerima saran dan masukan dari POLDA NTB, KEJATI NTB, POLRES SUMBAWA dan BP2JK NTB.

Satker Balai Jalan Nasional wilayah IX Mataram akan mengambil keputusan melanjutkan atau tidak rencana penandatanganan kontrak kerja dengan kontraktor pemenang tender proyek peningkatan Jalan Nasional dipulau Sumbawa setelah menunggu hasil audit BP2JK NTB oleh Inspektorat NTB mengenai hasil
Keputusan dalam tender proyek yg dimenangkan oleh kontraktor PT Batara Guru Group tersebut, selain itu juga pihak Satker Balai Jalan juga akan bersurat kepada POLRES Sumbawa untuk memohon perlindungan keamanan untuk para staf dan pejabat satker Balai Jalan Nasional wilayah IX Mataram yg bertugas diwilayah lokasi proyek tersebut dari ancaman/gangguan oleh pihak pihak yang merasa dirugikan terhadap sikap dan keputusan kami (katanya).

Disampaikan lebih lanjut setelah JARRAK POS mengkonfirmasi via telepon dengan bapak AKBP GL. Mahardika yaitu salah satu pejabat Dirkrimsus POLDA NTB yang juga hadir pada waktu pertemuan itu, membenarkan bahwa POLDA NTB telah mendapat undangan perihal tersebut dari Satker Balai Jalan Nasional wilayah IX yang tujuannya untuk dimintai opini Hukum terhadap persoalan kontrak PT Batara Guru Group pada proyek peningkatan jalan Nasional dipulau Sumbawa bersama dengan KEJATI NTB dan POLRES Sumbawa.

Sumber :
Nusakti wedha, ST, MT, Kabalai Bina Marga Wil. IX Mataram

Editor. : EH
Pewarta: I Putu Edo Xandria

Continue Reading

Trending