MENDIKBUD NADIEM ANGKAT TANGAN SOAL NASIB GURU HONORER - Jarrak POS
Connect with us

Pendidikan

MENDIKBUD NADIEM ANGKAT TANGAN SOAL NASIB GURU HONORER

Published

on

JAKARTA – JARRAKPOSNUSRA.COM– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengatakan bahwa guru honorer merupakan kewenangan pemerintah daerah, bukan tanggung jawab dirinya.

“Tiap hari ribuan komplain masuk tentang guru honorer ke saya. Tapi, yang harus diamati itu adalah kewenangan pemda,” katanya, dalam sesi tanya jawab dengan peserta Munas Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (UII), di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta, Sabtu, (14/12/2019).

Dia menegaskan, jika tanggung jawab pengelolaan sekolah di masing-masing daerah menjadi mewenangan Pemda.

“Maka, kerumitan tentang siapa yang harus membayar guru honorer ini harus dirumuskan dengan kerja sama pemda, pusat, dan berbagai macam kementerian,” ungkapnya.

Ia mengaku sampai saat ini belum menemukan solusi yang bisa menyelesaikan persoalan guru honorer. Nadiem masih akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemda dan Kementerian terkait.

“Itu prioritas utama saya, tapi saya tidak bisa melakukan sesuatu. Saya harus mengumpulkan berbagai macam instansi terlebih dulu,” tuturnya.

Di tempat terpisah, mantan Ketua Pengurus Besar PGRI, Didi Suprijadi, berharap Nadiem bisa menyelesaikan persoalan yang tak kunjung selesai itu. Didi memang tidak langsung bicara guru honorer. Awalnya mengkritik kebijakan Nadiem yang akan menghapus Ujian Nasional. Menurut dia, kebijakan itu mestinya berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan guru. Pasalnya, ada kesenjangan gaji antara gaji guru-guru di perkotaan dan di daerah.

“Kalau tidak dibenahi gurunya, agak sulit atau tertatih-tatih,” kata Didi dalam sebuah diskusi, di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, saat ini terdapat 12 jenis guru yang mengajar di Indonesia. Mereka adalah guru-guru yang terdaftar sebagai PNS, honorer, hingga guru sekolah swasta. Semuanya memiliki kesejahteraan yang berbeda-beda. Hal ini memengaruhi pula kesiapan menghadapi perubahan dari UN menjadi Asesmen Kompetensi minimum dan survei karakter.

“Gaji guru honorer itu ada yang Rp 300 ribu. Gimana bicara asesmen tapi dia sendiri masih lapar,” ungkapnya.

Karena itu, ia meminta Kemendikbud memantapkan konsep dan desain perubahan melalui naskah akademik. Nantinya, guru dan masyarakat menjadi lebih jelas ihwal arah kebijakan yang baru tersebut.

“Kajian akademik dan empiris harus disampaikan dulu jangan sampai kegaduhan, kami yang dibuat pemerintah setuju setuju saja. Kan selama ini gaduh. Setiap ganti menteri, ganti kebijakan dan setiap ganti menteri ganti kurikulum,” ungkapnya. (Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Pandemi Virus Corona, Ujian Nasional 2020 Dibatalkan

Published

on

By

JARRAKPOSNUSRA.COM-Ujian Nasional resmi ditiadakan untuk tingkat SD, SMP, dan SMA serta tingkatan sederajat. Ujian nasional dibatalkan lantaran pandemi terkait pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19), yang kian meningkat. Bahkan diperkirakan hingga akhir April mendatang.

Hal itu nampak dari postingan akun Instagram Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda yang mengunggah foto saat melakukan rapat terbatas berbasis daring.
Dalam postingan yang dibuat pada Senin (23/3/2020) malam itu nampak ada empat peserta.

Keempatnya adalah Syaiful Huda Ketua Komisi X DPR RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Sedangkan Menteri Pendidikan Nadiem Makariem serta dua sfat Kemendikbud lainnya. Dalam postingannya, Syaiful Huda mengatakan,
“DARING MEETING: barusan selesai Rapat Daring dengan Mendikbud dan Jajaran,” dilihat tim Elipsir Media, Selasa (24/3/2020).
“Salah satu yang kita sepakati; Ujian Nasional (UN) SD, SMP dan SMA Ditiadakan,” lanjut postingan tersebut.

Ujian sekolah berstandar Nasional (USBN) menjadi penentu dari kelulusan, sebagai pengganti Ujian Nasional Syaiful Huda juga mengatakan bahwa ujian sekolah berstandar nasional (USBN) akan dijadikan opsi paling kuat untuk menentukan dari kelulusan setiap siswa.

Tetapi opsi ini hanya akan diambil apabila pihak sekolah mampu melaksanakan USBN berbasis daring (On-line).Kami sepakat bahwa opsi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring, karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di Gedung-gedung sekolah,” pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Berita

Waspada Covid-19! Pemkot Denpasar Putuskan Siswa Belajar Di Rumah 16-31 Maret 2020

Published

on

By

DENPASAR-JARRAKPOSNUSRA.COM-Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga  memutuskan untuk memberlakukan siswa belajar di rumah sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona.

“Mulai Senin besok siswa belajar di rumah dengan pola yang dimiliki masing-masing sekolah. Karena siswa SMP akan Ujian Sekolah Senin ini, Ujian akan dilakukan di rumah. Ini bukan libur, tapi belajar di rumah” ujar Kadisdikpora Kota Denpasar Wayan Gunawan.

Pihaknya sudah menyampaikan hal ini ke semua sekolah melalui Surat Edaran.

“Siswa belajar di rumah hingga 31 Maret 2020 mendatang,” ujar Wayan Gunawan.

(Red)

 

 

 

Continue Reading

Berita

Dr. I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, SH. MH. Lulusan Doktor Ilmu Hukum di usia muda 31 tahun.

Published

on

By

 

Dr. I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, SH. MH. Lulusan Doktor Ilmu Hukum di usia muda 31 tahun.

Email : rbp.prabu@gmail.com

Tepat pada Selasa, 28 Januari 2020, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember menyelenggarakan Sidang Terbuka Promosi Doktor. Mahasiswa program doktor Pascasarjana FH UNEJ, I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, SH., MH., menjalani Ujian Terbuka dan berhasil meraih gelar doktor.

Lulusan Doktor Ilmu Hukum di usia muda yakni 31 tahun yang juga berprofesi sebagai Advokat dan Dosen ini mengusung penelitian disertasi dengan judul “Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Tanah Adat pada Masyarakat Hukum Adat” , Prabu Buana memaparkan risetnya berkaitan dengan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat dalam hal ini sekalipun belum ada Undang-Undang Khusus terkait Penguasaan Tanah Adat pada Masyarakat Hukum Adat namun secara konstitusional UUD NRI 1945 masyarakat hukum adat memiliki hak konstitusi untuk dilindungi hak-haknya salah satunya tanah adat.

Lebih lanjut, Prabu Buana juga menyampaikan beberapa rekomendasi dalam disertasinya, salah satunya adalah Pemerintah bersama-sama dengan DPR agar segera membahas dan mengesahkan RUU terkait Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini karena sejak tahun 1960 saat UUPA disahkan terkait tanah ulayat, hingga saat ini belum ada satu pun UU Khusus yang mengatur Tanah Adat pada Masyarakat Hukum Adat.

Penelitian disertasi Prabu Buana merupakan bimbingan dari Promotor Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH. MH. & Co-Promotor Prof. Dr. Dominikus Rato, SH. MSi. yang merupakan Guru Besar ilmu hukum di Universitas Jember yang merupakan Universitas Negeri terakreditasi “A”.

(Red)

Editor: ins

 

Continue Reading

Trending