TERSANGKA SUAP PROYEK MEIKARTA MINTA PERLINDUNGAN PRESIDEN JOKOWI. KPK MENGAKU TAK GENTAR! - Jarrak POS
Connect with us

Bisnis

TERSANGKA SUAP PROYEK MEIKARTA MINTA PERLINDUNGAN PRESIDEN JOKOWI. KPK MENGAKU TAK GENTAR!

Published

on

JAKARTA – JARRAKPOSNUSRA.COM– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak keberatan eks Presiden Direktur PT Lippo Cikarang sekaligus tersangka suap proyek Meikarta, Bartholomeus Toto meminta perlindungan Presiden Joko Widodo.

“Silakan saja meminta perlindungan pada siapapun. KPK tetap akan fokus pada fakta hukum dan proses pembuktiannya saja,” kata Febri di Kantor KPK, Senin, (09/12/2019).

Febri menegaskan penetapan tersangka kepada Toto didasarkan kepada dua alat bukti yang sah.

“Kalau soal bantahan, tersangka korupsi hampir selalu menyangkal perbuatan yang dilakukan. Bantahan atau sangkalan tersebut tentu akan lebih baik disampaikan di sidang nanti dan diuji secara terbuka,” kata Febri.

Febri meminta agar Toto lebih fokus pada masalah hukum yang sedang menjeratnya.

“Justru jika tersangka memiliki informasi tentang peran pihak lain yang lebih besar, dapat membukanya di proses pemeriksaan ataupun mengajukan diri sebagai JC. meskipun tentu tetap harus dilihat apakah syaratnya terpenuhi atau tidak,” kata Febri.

Sebelumnya, Toto meminta perlindungan Presiden Joko Widodo.

“Saya sebagai anak bangsa, saya memohon perlindungan Pak Jokowi terhadap kesewenang-wenangan yang saya alami,” kata Toto, Jumat, (06/12/2019).

Dia menuding KPK zalim terhadap dirinya, dan meminta Ketua KPK 2019-2023 Firli Bahuri akan lebih bijak memimpin. Tidak mengulangi gaya kepemimpinan Agus Rahardjo Cs yang dianggap sewenang-wenang.

“Sehingga tak ada lagi rekayasa-rekayasa yang seperti saya alami saat ini,” kata Toto.

KPK telah menetapkan Toto sebagai tersangka izin proyek pembangunan Meikarta sejak 29 Juli 2019. Toto memang sejak awal membantah memberikan Rp10,5 miliar untuk izin pembangunan kawasan Meikarta, kepada Bupati Bekasi ketika itu, Neneng Hassanah Yasin.

Toto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Sedangkan Iwa disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bisnis

PEMIMPIN SEJATI BERKATA ADIL HARUS BERBUAT ADIL

Published

on

By

JAKARTA, JARRAKPOSNUSRA.COM, Bencana Covid sedang melanda dunia termasuk Jakarta. Ternyata bencana ini tampaknya “membangunkan” kesadaran baru Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (AB). Ketika menjadi pembicara pada silahturahmi daring di Jaringan Alumni Timur Tengah (JATTI), Sabtu, 6 Juni 2020), AB mengakui ada 2,4 juta keluarga tidak bisa menjalani kehidupan normal jika tidak dibantu negara.

Berdasarkan data di atas, dengan asumsi satu keluarga terdiri dari empat anggota keluarga, maka jumlah penduduk Jakarta belum bisa menjalani kehidupan normal, sekitar 9,6 juta jiwa. Jika proyeksi penduduk Jakarta tahun 2020 berkisar antara 9 hingga 10 juta jiwa, maka secara kuantitatif dapat disimpulkan mayoritas mutlak (9,6 juta jiwa) warga Jakarta tidak berada pada ketegori bisa menjalani kehidupan normal, khususnya bidang kesejahteraan ekonomi.

Menurut AB, itu sebagai persoalan keadilan yang belum merata di masyarakat, sekalipun pembangunan telah dilakukan berdekade-dekade, ternyata belum memberikan manfaat bagi semua. Artinya, pesan yang ingin disampaikan oleh AB bahwa ada 2,4 juta keluarga tersebut tidak mendapat keadilan, terutama bidang kesejahteraan ekonomi.

Pendapat AB di atas baru menggunakan kacamata kuantitatif. Lebih dalam lagi bila AB melihat dari aspek kualitatifnya yang merujuk pada sila kelima dari Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Artinya setiap WNI, tak terkecuali setiap warga Jakarta, sama sekali tidak boleh tidak memperoleh keadilan sosial itu, termasuk perolehan kesejahteraan ekonomi. Nyatanya, masih ada 2.4 juta belum memperoleh keadailan itu.

Oleh karena itulah, tugas pemimpin publik, termasuk Gubernur DKI Jakarta, memikul tangungjawab dan tugas luar biasa yang diamanatkan oleh Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, salah satu yang utama, kesejahteraan ekonomi bagi seluruh warga, tanpa kecuali.

Menurut catatan Emrus Corner, AB dilantik dan diambil sumpah sebagai Gubuernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo, Senin, 16 Obtober 2017. Dengan demikian, hingga sekarang, AB setidaknya sudah menjabat Gubernur DKI Jakarta sekitar 2,5 tahun, atau setengah masa jabatannya.

Sangat disayangkan, setelah separuh masa jabatannya berlalu baru muncul kesadaran baru bahwa moyoritas keluarga warga Jakarta berada pada ketegori yang tidak bisa menjalani kehidupan normal. Itupun baru disadarinya karena bencana Covid-19 melanda Jakarta. Jika tidak ada Covid-19, saya berhipotesa, tidak terungkap. Karena itu, saya menyarankan, jangan sampai rakyat kecil atau kemiskinan menjadi komunitas politik ketika kampanye pemilu gubernur DKI Jakarta, namun setelah itu acapkali mereka terabaikan, karena boleh jadi abainya seorang pemimpin. Sangat disayangkan.

Untuk itu, saya menyarankan kepada AB, agar membuat program dan capaian terukur mewujudkan kesejahteraan sehingga 2,4 juta keluarga Jakarta mampu menjalani kehidupan normal di sisa separuh kedua masa jabatan gubernur. Jika ini benar-benar dapat diwujudkan oleh AB, maka dia termasuk pemimpin sejati, berkata adil berbuat adil. Jangan sampai terjadi sebaliknya.

Untuk itu, AB harus membuat program kesejahteraan 2,4 keluarga tersebut menjadi proiritas sangat utama di setengah terakhir massa jabatannya. Sekema pendanaannya bersumber, antara lain, tunda atau tiadakan proyek fisik tidak urgen (seperti membuat formula di Monas, dsb); evaluasi, kurangi atau hapus fasilitas, tunjangan pejabat PNS dan BUMD DKI Jakarta; bisa saja bubarkan TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) dengan memberdayakan seluruh dinas-dinas yang ada; alihkan fasilitas dan tunjangan gubernur; dan lain sebagainya.

Sumber : Emrus Sihombing

Editor : Aj

Continue Reading

Bisnis

Bertambah 7 Lagi, Kasus Positif Virus Corona Menjadi 34 kasus.

Published

on

By

JAKARTA-JARRAKPOSNUSRA.COM-Kasus positif virus corona bertambah 7 lagi. Kini jadi 34 kasus.

Berikut detail yang disampaikan juru bicara penanganan corona RI Achmad Yurianto di Istana Negara, Rabu (11/3).

Yang pertama pasien identitas dengan nomor 28 laki laki 37 tahun, kondisinya tampak sakit ringan sedang. Ini adalah imported case.

Yang kedua identitas 29, laki-laki 51 tahun tampak sakit sedang, tidak sesak tapi, imported case.

Pasien 30: Laki-laki 84 tahun tampak sakit sedang, imported case.

Pasien 31: Perempuan usia 48 tahun, tampak sakit ringan sedang, imported case.

Pasien 32: Laki-laki 45 tahun, kondisi sakit ringan sedang, imported case.

Pasien 33: Laki-laki 29 tahun kondisi sakit ringan sedang imported case.

Pasien 34: Laki-laki usia 42 tahun tampak sakit ringan sedang imported case. (Red)

Continue Reading

Bisnis

WARJOK KADIN DAN DINAS PARIWISATA GELAR FESTIVAL WEST JAVA INTERNATIONAL COFFEE

Published

on

By

Acara festival kopi tingkat internasional ini diikuti oleh perwakilan dari beberapa Negara yang akan datang langsung ke Bandung. Mereka dapat mengikuti lelang kopi yang digelar. Untuk itu diharapkan acara ini oleh para pelaku industri kopi dalam Negeri seperti eksporter, pengelola coffe shop, Trader, kopi rost barixta, ere, pengusaha kopi, asosiasi kopi, penikmat kopi dan masyarakat luas.

Foto: Rec.dok

Acara ini digelar bersama kadin dan Dinas pariwisata provinsi jawa barat ujar Didiet ari suparno ketua panitia WEJICOFES, Selasa (26/11/2019).

Didiet juga menyatakan pada wartawan Jarrak.id, festival ini mengangkat Coffee for Nusantara.

“Spirit kami menyediakan 50 booth food and bevereges. Diharapkan WEJICOFES 2019 dapat membawa kopi produksi di Kabupaten Bandung dan di daerah lainnya ke tingkat internasional”.

Lebih lanjut Didiet menyatakan dari sudut pandang regulasi.

“bertemunya buyer secara langsung dengan petani kopi, menimbulkan kemasan tersendiri pada pemberlakuan harga kopi. karena buyer dengan skala besar mempunyai kecenderungan mendongkrak dan menaikan harga kopi. inilah yang dimotivasi oleh koperasi warjok mengadakan acara festival kopi internasional”. Tutupnya (red)

Continue Reading

Trending