ASET YANG DIKELOLA JUMLAHNYA SANGAT BESAR, PRESIDEN JOKOWI MINTA BUMN DIROMBAK TOTAL! - Jarrak POS
Connect with us

Ekonomi

ASET YANG DIKELOLA JUMLAHNYA SANGAT BESAR, PRESIDEN JOKOWI MINTA BUMN DIROMBAK TOTAL!

Published

on

JAKARTA – JARRAKPOSNUSRA.COM – Presiden Joko Widodo menyambut positif langkah Menteri BUMN, Erick Thohir yang melakukan perombakan besar-besaran di internal BUMN.

“Yang jelas, saya ingin pengelolaan di BUMN diperbaiki, baik perombakan total, maupun manajemen yang ada,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Menurut Presiden Jokowi, perombakan yang dilakukan agar BUMN berdaya saing. Karena aset yang dikelola jumlahnya sangat besar.

“Semua aset yang dimiliki BUMN harus produktif. Jangan sampai ada aset yang tidak produktif, sehingga mengurangi produktivitas yang ada di manajemen yang ada,” ungkap Jokowi.

Jumlah BUMN sampai saat ini ada 142 perusahaan. Sayangnya yang berkontribusi terhadap penerimaan negara hanya beberapa saja. Bahkan, masih banyak BUMN yang menerima suntikan modal dari negara.

Dapat diketahui, selama Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN sudah ada beberapa perusahaan yang dirombak. Mulai dari PT Pertamina (Persero), PT BTN (Persero), dan holding tambang MIND ID.

Erick juga melakukan penyegaran struktur organisasi dengan merombak struktur pejabat eselon I Kementerian BUMN, meliputi sekretaris kementerian dan deputi, karena saat ini sudah memiliki dua wakil menteri. (Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

OJK Beri Kelonggaran Konsumen Kredit di Leasing Sebagi Efek Penyebaran Virus Covid-19

Published

on

By

JAKARTA-JARRAKPOSNUSRA.COM-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyiapkan kebijakan stimulus ekonomi di sektor industri keuangan non-bank dengan melonggarkan ketentuan kewajiban pembayaran di perusahaan pembiayaan.

“Ini kami perluas bukan hanya kredit perbankan tetapi juga ke lembaga pembiayaan atau leasing company. Tujuannya agar sektor usaha masih tetap berjalan dari dampak penyebaran Covid-19 ini,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (20/3/2020).

Rencana relaksasi kebijakan di perusahaan pembiayaan antara lain:

1. Penundaan pembayaran untuk pembiayaan yang berkaitan dengan skema chanelling dan joint financing yang berkaitan dengan perbankan

2. Metode executing antara perusahaan pembiayaan yang mendapat kredit dari perbankan, akan dilakukan dengan mekanisme restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK No.11/POJK.03/2020.

OJK terus membantu Pemerintah dengan memberikan ruang pelonggaran kepada sektor usaha termasuk usaha mikro dan kecil agar diringankan pembayaran kredit atau pembiayaannya serta dimudahkan untuk kembali mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan dan perusahaan pembiayaan.

“OJK mendukung upaya pemerintah dalam memperlakukan sektor riil ini bisa diberikan ruang gerak yang lebih leluasa. Kita berikan ruang gerak kepada pengusaha ini agar bisa bertahan jangan sampai ambruk dan menimbulkan lay off, sehingga pada akhirnya bermasalah lebih berat lagi,” kata Wimboh

Wimboh menambahkan bahwa ketentuan stimulus di bidang perbankan sudah diterbitkan POJK-nya yaitu POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease yang mulai berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai 31 Maret 2021.

Menarik untukmu

POJK ini juga diharapkan menjadi countercyclical dampak penyebaran virus Corona sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pemberian stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran virus COVID-19, termasuk dalam hal ini debitur UMKM dan diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (moral hazard).

Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:

1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp10 miliar

2. Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon kredit.

“Relaksasi ini juga berlaku bagi UMKM dan KUR. Sementara, untuk kredit yang direstrukturisasi bisa langsung dikategorikan menjadi lancar,” katanya.

Untuk kondisi di Pasar Modal, Ketua DK OJK menjelaskan bahwa bursa saham Indonesia masih dalam keadaan tertekan akibat sentimen negatif penyebaran virus corona, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengingat fundamental ekonomi Indonesia masih bagus.

Berbagai instrumen kebijakan Pasar Modal telah diterapkan OJK melalui Bursa Efek Indonesia seperti pelarangan short selling dan pemberlakukan auto rejection serta halt trading.

OJK juga telah melonggarkan batas waktu penyampaian laporan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi pelaku Industri Pasar Modal dan memberikan kemudahan melakukan buy back saham tanpa melakukan RUPS terlebih dahulu. Untuk likuditas perbankan, Ketua DK OJK meyakini kondisinya masih normal dan tidak perlu dikhawatirkan. (Red)

Continue Reading

Berita

Presiden Jokowi Ajak Jepang Investasi Di Pulau-Pulau Terluar

Published

on

By

JAKARTA-JARRAKPOSNUSRA.COM––Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendampingi Presiden Jokowi saat menerima Menlu Jepang Motegi Toshimitsu, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (10/1) pagi.

Selain investasi di Kepulauan Natuna, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengajak Jepang melakukan investasi untuk pengembangan pulau-pulau terluar.

“Ini bukan hal yang baru dan Presiden menyampaikan khusus untuk Natuna maka beberapa kerja sama yang memang sudah dibahas sejak lama, antara lain untuk pengembangan perikanan termasuk SKPT.

Foto ; Rec.Dok/

(Sentra Kelautan Perikanan Terpadu),

kemudian yang kedua juga pengembangan pariwisata, kemudian yang ketiga adalah peningkatan kapasitas nelayan,” kata Menlu kepada wartawan  usai mendampingi

Presiden Joko Widodo menerima Kunjungan Kehormatan Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (10/1) pagi.

Terkait kerjasama pengembangan SKPT di Natuna, Menlu menegaskan, bahwa itu bukan hal yang baru. Malah sekarang sudah fase kedua. Namun pemerintah ingin ingin ada kerja sama dalam rangka pemberdayaan nelayan, dan lain-lain.

“Jadi sekali lagi ini adalah isu yang sudah cukup lama dibahas, Presiden menyampaikan kembali karena Presiden juga baru dari Natuna dan intinya pesan Presiden adalah pengembangan perikanan di Natuna akan terus diperkuat,” ucap Menlu.

Tentu saja, selain investasi di kepulauan-kepulauan terluar, menurut Menlu, kalau dengan Jepang investasi di bidang infrastruktur juga akan diteruskan.

Hal kedua yang disampaikan Presiden, lanjut Menlu, adalah harapan agar draft perjanjian RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) dapat ditanda tangani pada tahun ini.

Kemudian hal yang ketiga yang dibahas adalah mengenai kerja sama dalam konteks pengembangan sumber daya manusia.

Baik melalui program vokasi maupun program internship on the job.

“Jadi internship pada perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, serta pengembangan bahasa Jepang,” kata Menlu seraya menambahkan, bahwa Jepang saat ini sedang kekurangan sekali tenaga-tenaga, sudah ada komunikasi-komunikasi sebelumnya.

Menurut Menlu, yang perlu diperkuat adalah antara lain mengenai masalah skill di bidang bahasa.

Oleh karena itu, lanjut Menlu, kalau kita melakukan kerja sama di bidang bahasa maka muaranya adalah dalam rangka dapat memenuhi permintaan pasar tenaga kerja Jepang dari Indonesia yang memang saat ini potensi cukup banyak.(red)

Continue Reading

Berita

BPK: Jiwasraya Rekayasa Laporan Keuangan Tahun 2006 Dari Rugi Menjadi Untung

Published

on

By

JAKARTA – JARRAKPOSNUSRA.COM– Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Firman Agung Sampurna mengatakan bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sudah mengalami kerugian sejak tahun 2006 lalu.

Bahkan menurutnya, Jiwasraya sengaja merekayasa laporan keuangan dari rugi menjadi untung.

“Meski 2006 masih laba, tapi itu laba semu akibat rekayasa akuntansi di mana sebenarnya perusahaan rugi,” kata Agung dalam konferensi pers di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (08/01/2020).

Sedangkan pada tahun 2017 kata Agung, Jiwasraya mendapatkan keuntungan sebesar Rp360,6 miliar.

Namun waktu itu perseroan memperoleh opini tidak wajar akibat ada kekurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun.

“Jika dilakukan sesuai ketentuan maka perusahaan dinyatakan rugi,” ujarnya.

Kemudian dikatakan Agung, di 2018, Jiwasraya juga membukukan kerugian 15,3 triliun. Hingga September diperkirakan rugi 13,7 triliun. Hingga November 2019, AJs (Asuransi Jiwasraya) mengalami negatif equity Rp 27,2 triliun.

“Kerugian itu disebabkan karena AJs menjual produk saving plan dengan cost of fund yang tinggi di atas bunga deposito yang dilakukan secara massif sejak 2015,” ujarnya.

“Dana dari saving plan tersebut diinvestasikan ke produk saham dan reksa dana yang berkualitas rendah sehingga berujung gagal bayar,” imbuhnya. (Red)

Continue Reading

Trending