SOAL PEMERATAAN GURU, MENDIKBUD NADIEM SEBUT TUGAS PEMERINTAH DAERAH - Jarrak POS
Connect with us

Pendidikan

SOAL PEMERATAAN GURU, MENDIKBUD NADIEM SEBUT TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Published

on

JAKARTA-JARRAKPOSNUSRA.COM-Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sebut kesuksesan pemerataan guru di berbagai daerah tergantung kepada kesiapan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.Hal tersebut dinyatakan ketika ditanya soal masalah jumlah guru yang masih belum merata di berbagai daerah. Tidak sedikit sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pengajar.Nadiem juga menilai tak seharusnya hal tersebut ditanyakan kepada pemerintah pusat. Sebab, pemerintah pusat hanya bertugas melayani dan membantu pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi untuk melaksanakan pemerataan pendidikan ini.Meski demikian, dia mengakui memang harus ada kerja sama secara gotong royong antara pusat dan daerah. Sebab, persoalan ini memang tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi daerah selaku penyalur guru-guru tersebut.
UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang pendidikan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pendidikan adalah urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, artinya ada kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.Lebih lanjut pada Pasal 12 Ayat (1) dijelaskan bahwa urusan yang harus dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah adalah bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.Urusan yang bersifat konkuren berbeda dengan yang bersifat absolut. Hal itu juga diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Urusan yang bersifat absolut adalah bidang-bidang yang diurusi oleh pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah, baik tingkat provinsi mau pun kabupaten/kota, tidak diberi kewenangan untuk ikut serta mengurusi bidang-bidang yang itu.Ada pun urusan absolut yang hanya diurusi oleh pemerintah pusat antara lain, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional,  dan agama. Itu tercantum dalam Pasal 20 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2014. Benar sih ada UU nya, namun harus ada juga blue print nasional tentang pendidikan, bukan? Jika arah pendidikan tidak jelas atau berganti-ganti maka apa yang diharapkan? (Red)
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Pandemi Virus Corona, Ujian Nasional 2020 Dibatalkan

Published

on

By

JARRAKPOSNUSRA.COM-Ujian Nasional resmi ditiadakan untuk tingkat SD, SMP, dan SMA serta tingkatan sederajat. Ujian nasional dibatalkan lantaran pandemi terkait pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19), yang kian meningkat. Bahkan diperkirakan hingga akhir April mendatang.

Hal itu nampak dari postingan akun Instagram Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda yang mengunggah foto saat melakukan rapat terbatas berbasis daring.
Dalam postingan yang dibuat pada Senin (23/3/2020) malam itu nampak ada empat peserta.

Keempatnya adalah Syaiful Huda Ketua Komisi X DPR RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Sedangkan Menteri Pendidikan Nadiem Makariem serta dua sfat Kemendikbud lainnya. Dalam postingannya, Syaiful Huda mengatakan,
“DARING MEETING: barusan selesai Rapat Daring dengan Mendikbud dan Jajaran,” dilihat tim Elipsir Media, Selasa (24/3/2020).
“Salah satu yang kita sepakati; Ujian Nasional (UN) SD, SMP dan SMA Ditiadakan,” lanjut postingan tersebut.

Ujian sekolah berstandar Nasional (USBN) menjadi penentu dari kelulusan, sebagai pengganti Ujian Nasional Syaiful Huda juga mengatakan bahwa ujian sekolah berstandar nasional (USBN) akan dijadikan opsi paling kuat untuk menentukan dari kelulusan setiap siswa.

Tetapi opsi ini hanya akan diambil apabila pihak sekolah mampu melaksanakan USBN berbasis daring (On-line).Kami sepakat bahwa opsi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring, karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di Gedung-gedung sekolah,” pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Berita

Waspada Covid-19! Pemkot Denpasar Putuskan Siswa Belajar Di Rumah 16-31 Maret 2020

Published

on

By

DENPASAR-JARRAKPOSNUSRA.COM-Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga  memutuskan untuk memberlakukan siswa belajar di rumah sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona.

“Mulai Senin besok siswa belajar di rumah dengan pola yang dimiliki masing-masing sekolah. Karena siswa SMP akan Ujian Sekolah Senin ini, Ujian akan dilakukan di rumah. Ini bukan libur, tapi belajar di rumah” ujar Kadisdikpora Kota Denpasar Wayan Gunawan.

Pihaknya sudah menyampaikan hal ini ke semua sekolah melalui Surat Edaran.

“Siswa belajar di rumah hingga 31 Maret 2020 mendatang,” ujar Wayan Gunawan.

(Red)

 

 

 

Continue Reading

Berita

Dr. I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, SH. MH. Lulusan Doktor Ilmu Hukum di usia muda 31 tahun.

Published

on

By

 

Dr. I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, SH. MH. Lulusan Doktor Ilmu Hukum di usia muda 31 tahun.

Email : rbp.prabu@gmail.com

Tepat pada Selasa, 28 Januari 2020, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember menyelenggarakan Sidang Terbuka Promosi Doktor. Mahasiswa program doktor Pascasarjana FH UNEJ, I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, SH., MH., menjalani Ujian Terbuka dan berhasil meraih gelar doktor.

Lulusan Doktor Ilmu Hukum di usia muda yakni 31 tahun yang juga berprofesi sebagai Advokat dan Dosen ini mengusung penelitian disertasi dengan judul “Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Tanah Adat pada Masyarakat Hukum Adat” , Prabu Buana memaparkan risetnya berkaitan dengan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat dalam hal ini sekalipun belum ada Undang-Undang Khusus terkait Penguasaan Tanah Adat pada Masyarakat Hukum Adat namun secara konstitusional UUD NRI 1945 masyarakat hukum adat memiliki hak konstitusi untuk dilindungi hak-haknya salah satunya tanah adat.

Lebih lanjut, Prabu Buana juga menyampaikan beberapa rekomendasi dalam disertasinya, salah satunya adalah Pemerintah bersama-sama dengan DPR agar segera membahas dan mengesahkan RUU terkait Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini karena sejak tahun 1960 saat UUPA disahkan terkait tanah ulayat, hingga saat ini belum ada satu pun UU Khusus yang mengatur Tanah Adat pada Masyarakat Hukum Adat.

Penelitian disertasi Prabu Buana merupakan bimbingan dari Promotor Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH. MH. & Co-Promotor Prof. Dr. Dominikus Rato, SH. MSi. yang merupakan Guru Besar ilmu hukum di Universitas Jember yang merupakan Universitas Negeri terakreditasi “A”.

(Red)

Editor: ins

 

Continue Reading

Trending